Purworejo – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terkhusus, untuk sektor perumahan rakyat dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Terkait program pemerintah, khususnya program Pak Prabowo tentang 3 juta rumah untuk rakyat dan pembangunan sekolah, ATR/BPN siap mendukung,” ujar Menteri Nusron usai kegiatan pencanangan GEMAPATAS, di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (07/08/2025).
Kendati demikian, Menteri Nusron menegaskan pembangunan tersebut tidak boleh dilakukan di atas lahan sawah, terutama yang termasuk dalam kategori sawah abadi atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, lahan pertanian adalah kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.
Baca Juga
“Pembangunan perumahan harus dilakukan tanpa mengalihfungsikan lahan sawah karena lahan tersebut vital untuk ketahanan pangan nasional,” tegas Menteri Nusron.
Salah satu agenda besar Presiden Prabowo adalah program swasembada pangan, yang sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian. “Pak Presiden juga punya program swasembada pangan. Pangan itu ditanam di tanah, bukan di udara, apalagi di laut,” ujar Menteri Nusron.
Untuk itu, ia menekankan bahwa pembangunan industri dan program hilirisasi tetap dapat berjalan, selama tidak mengorbankan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B. “Kalau sawah berubah jadi pabrik, lama-lama kita tidak bisa swasembada pangan karena kehilangan lahan pertanian,” pungkas Menteri Nusron.
Kementerian ATR/BPN, menurut Menteri Nusron, akan terus memastikan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. (LS/YZ/RT)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
