Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kerja sama ini disiapkan untuk memperluas kapasitas penyusunan RDTR sekaligus memenuhi kebutuhan RDTR yang terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis untuk menambah kapasitas dalam penyelesaian RDTR. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/09/2026).

“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Wamen Ossy.

572 RDTR Telah Terintegrasi dengan OSS

Percepatan penyusunan RDTR dinilai penting karena ketersediaan RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) turut mendukung kemudahan proses perizinan berusaha.

Hingga 8 September 2026, tercatat sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS. Ketersediaan RDTR tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.

Wamen Ossy menilai peningkatan jumlah RDTR yang terintegrasi dengan OSS akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan proses perizinan.

“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terangnya.

145 RDTR Ditargetkan Disusun melalui Kolaborasi Perguruan Tinggi

Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR sepanjang 2026–2028. Untuk tahun 2026, sebanyak 500 RDTR ditargetkan dapat diselesaikan.

Khusus melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 62 paket pekerjaan dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi. Beberapa wilayah yang menjadi konsentrasi penyusunan RDTR melalui skema ini antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.

Untuk mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut, Kementerian ATR/BPN telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya, terdiri atas 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus Windayana.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis dan akademik dalam penyusunan RDTR, sehingga ketersediaan dokumen tata ruang dapat diperluas dan pada akhirnya mendukung proses perizinan berusaha yang lebih cepat dan mudah.

Rakor tersebut diikuti secara daring oleh perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia. Turut hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan, Dony Erwan; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer