Hujan deras yang mengguyur Lamongan pada malam 17 November telah memicu bencana banjir di banyak titik yang hingga siang ini, tak kunjung menunjukkan tanda-tanda surut. Ironi ini menjadi sorotan tajam atas dugaan ketidakmampuan dan kurangnya perencanaan matang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, padahal banjir sudah menjadi agenda tahunan yang seolah dipelihara.
Kondisi ini seolah mempertegas serangkaian kegagalan Pemkab Lamongan dalam mengelola berbagai sektor infrastruktur dan lingkungan. Alih-alih fokus pada solusi jangka panjang, perhatian publik dialihkan oleh proyek-proyek yang justru memicu masalah baru, seperti Proyek JLU (Jalur Lingkar Utara) yang santer diberitakan mengalami banyak ketidaksesuaian mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Anggaran besar yang dikucurkan seolah sia-sia jika hasil akhirnya tidak optimal.
Selain itu, Program JAMULA, program prioritas yang sempat lesu darah, baru mulai kembali digarap, namun kini harus kembali dihadapkan pada masalah fundamental lain. Hal ini menunjukkan fokus Pemkab yang mudah berganti dan tidak konsisten pada program utamanya sendiri.
Ketika perhatian mulai kembali tertuju pada perbaikan jalan, Lamongan justru disergap oleh masalah lingkungan yang tak kalah parah: maraknya praktik open dumping (pembuangan sampah terbuka). Praktik ini sempat diinvestigasi oleh aktivis mahasiswa dari PMII Lamongan, menyingkap buruknya tata kelola persampahan.
Belum sempat masalah persampahan tergarap tuntas, kini Lamongan harus kembali luluh lantak oleh banjir parah. Hampir seluruh jalan protokol tergenang air, melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial.
Bencana tahunan yang tak kunjung teratasi ini menyingkap sebuah ironi pahit tentang tata kelola Kabupaten Lamongan: Di tengah hiruk pikuk proyek besar yang diragukan efektivitasnya, masalah fundamental seperti mitigasi banjir dan pengelolaan sampah justru terabaikan. Ini seolah menunjukkan Pemkab Lamongan tidak tanggap, minim antisipasi, dan mengabaikan keselamatan serta kenyamanan warganya.
Kondisi ini lantas memunculkan pertanyaan kritis dari masyarakat: Apakah Pemkab Lamongan memang tidak memiliki program yang benar-benar andal, fokus, dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah dasar warganya? Kegagalan penanganan banjir yang terjadi berulang-ulang, disusul oleh isu infrastruktur yang bermasalah dan polemik lingkungan, menjadi rapor merah bagi Pemkab. Warga Lamongan kini menunggu tidak hanya janji, melainkan aksi nyata dan pertanggungjawaban atas kegagalan tata kelola yang telah merugikan banyak pihak.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer
