GMNI Semprot Kenaikan harga Pertamax yang Cekik Ojol dan UMKM Demi Pasar Global

JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Barat menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi.

Ketua Cabang GMNI Jakarta Barat, Ahmad Mixel, menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax merupakan bentuk kebijakan yang menjauh dari semangat

Marhaenisme sebagai dasar keberpihakan pada rakyat kecil. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kebijakan tersebut justru menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga BBM ini bukan sekadar persoalan energi, tetapi menyangkut langsung kehidupan kaum Marhaen. Dampaknya berantai, mulai dari naiknya

ongkos transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Ini jelas memukul rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian,” ujar Ahmad Mixel dalam keterangan tertulisnya.

GMNI menilai bahwa masyarakat Jakarta Barat termasuk kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut. Karakter wilayah yang didominasi oleh pekerja sektor informal, pelaku UMKM, serta tingginya aktivitas mobilitas menjadikan kenaikan harga BBM sebagai beban tambahan yang signifikan.

“Bagi pengemudi ojek online, pedagang keliling, hingga pelaku usaha kecil, kenaikan harga Pertamax berarti meningkatnya biaya operasional secara langsung. Ini bukan angka statistik, tetapi realitas yang dirasakan di lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, GMNI juga menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi. Di satu sisi, pemerintah kerap menyampaikan komitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi global. Namun di sisi lain, kebijakan yang diambil justru dinilai membebankan tekanan tersebut kepada rakyat.

Menurut GMNI, pemerintah seharusnya memiliki berbagai alternatif kebijakan

sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. Di antaranya adalah memperbaiki tata kelola distribusi energi, menekan potensi kebocoran subsidi, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi.

“Langkah menaikkan harga seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan pilihan utama.

Negara memiliki instrumen kebijakan yang cukup untuk melindungi rakyat tanpa harus membebankan kenaikan harga secara langsung,” tegas Ahmad Mixel.

Sebagai bentuk sikap organisasi, GMNI Jakarta Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan harga Pertamax dengan mempertimbangkan dampak riil terhadap masyarakat. Kedua, mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi

alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketiga, meminta pengawasan distribusi BBM diperketat guna mencegah penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat.

GMNI menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya berpijak pada kepentingan rakyat luas, bukan semata pada pertimbangan teknokratis atau tekanan pasar global. Dalam perspektif Marhaenisme, negara memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kesejahteraan rakyat kecil tetap menjadi prioritas utama.

“Kami mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan arah ideologisnya. Negara

harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan justru menjadi sumber beban baru. Jika kebijakan seperti ini terus berlanjut, maka wajar jika kritik dan resistensi dari masyarakat akan semakin menguat,” tutup Ahmad Mixel.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer