Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia guna membahas transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Transformasi tersebut diarahkan untuk membangun pola kerja yang lebih efektif dengan pendekatan berbasis kewilayahan.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam rapat daring pada Senin (11/05/2026).

Saat ini, struktur organisasi Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi teknis layanan, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Dalam tahap awal perumusan transformasi tersebut, Wamen Ossy menekankan pentingnya kajian yang matang agar perubahan organisasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap dinamika wilayah.

“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi atau teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.

Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah berpotensi memberikan sejumlah manfaat, mulai dari memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, hingga mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.

“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi dianggap sebagai penanganan sektoral, tapi harus menyeluruh. Tidak lagi hanya urusan pengukuran atau pendaftaran saja, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa transformasi OTK juga harus memperhatikan kejelasan pembagian tugas dan fungsi di seluruh jajaran, mulai dari pusat hingga daerah. Ia menilai koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur menjadi kunci keberhasilan transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer