Kenaikan Harga Pertamax Yang Tiba-tiba, Mengakibatkan Antrian Berjam-jam di Kota Kupang Demi Literan Pertalite

Perihal kebijakan baru tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pada Juni 2026, PT Pertamina (Kota Kupang) resmi menaikan harga Pertamax menjadi Rp. 16.250.00 per liter. Angka kenaikan yang mencapai hampir Rp. 4.000.00 dari harga sebelumnya langsung memicu efek domino yang nyata di lapangan, dimana antrian Pertalite (BBM bersubsidi) yang kini tampak mengular di berbagai SPBU di Kota Kupang. Bagi sebagian masyarakat mungkin antrian ini hanya sekedar ketidaknyamanan sesaat. Namun di sisi lain seperti ojek online (maxim,grab), kurir, dan sopir angkot (bemo), mengularnya jalur Pertalite adalah sebuah hantaman telak yang langsung memotong urat nadi pendapatan harian mereka.

Mengapa Pekerja Jalanan Tidak Mempunyai Pilihan?

Pemicu utama dari fenomena ini adalah melebarnya jurang harga yang terlampau jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Ketika harga Pertamax melonjak ke angka Rp. 16.250.00 per liter, pemerintah masih menahan harga Pertalite di angka Rp. 10.000.00 per liter. Selisih sebesar Rp. 6.250.00 per liter inilah yang menjadi magnet kuat penarik migrasi konsumen. Bagi seorang pengemudi ojek online yang rata-rata menghabiskan 5-6 liter bensin per hari untuk menarik penumpang, selisih Rp. 6.250.00 per liter sangatlah kursial. Jika mereka ingin mempertahan diri untuk tetap mengisi Pertamax, mereka harus menambah pengeluaran sekitar Rp. 35.000.00 per hari. Ini sama saja dengan keuntunga tarif dari dua atau tiga penumpang untuk perjalanan pendek. Demi mengamankan dapur rumah tangga agar tetap mengepul, beralih ke Pertalite dan menahan sabar di tengah antrian panjang menjadi satu-satunya jalan rasional yang tersisa. Anatomi waktu yang terbuang di SPBU bagi pekerja yang pendapatannya di hitung berdasarkan performa harian, waktu adalah komoditas paling berharga. Kini, rutinitas mereka harus ditambah dengan prosedur antrian yang menguras energi. Proses kehilangan waktu ini terjadi secara bertahap dimana, para pekerja harus memilih SPBU yang antriannya tidak terlalu panjang. Setelah itu, mereka harus menghabiskan waktu 30 hingga 45 menit dalam posisi statis di dalam barisan, dimana mesin motor terpaksa di matikan lalu di nyalakan secara berulang kali atau mendorong motor dengan tenaga demi menghemat sisa bahan bakar. Hambatan bukan hanya berhenti di situ, prosedur QR Code subsidi di kasir yang kerap terkendala sinyal juga ikut menambah panjangnya durasi tunggu hingga mereka akhirnya bisa kembali mengendarai kenderaan mereka kembali ke jalan raya. Total waktu yang terbung bisa mencapai satu jam yang hilang berarti hilangnya juga potensi 2 hingga 3 pesanan yang bisa mereka selesaikan. Dampak dari mengularnya antrian Pertalite ini tidak berhenti pada hilangnya waktu produktif, melainkan merembet ke aspek kehidupan mereka yang lain :

Penurunan pendapatan bersih, dimana waktu yang habis di jalan untuk mengantri otomatis menurunkan jumlah trip atau pengantaran yang bisa diselesaikan dalam sehari.Pendapatan menurun, sementara biaya hidup dan setoran harian kendaraan tidak ikut berkurang. Yang berikut kelelahan fisik dan stres di jalan, yaitu berdiri manahan motor atau duduk di dalam angkot (bemo) tanpa pendingin udara di bawah terik matahari selama berjam-jam meningkatkan kejenuhan dan stres. Kondisi fisik yang kelelahan sebelum mulai bekerja ini juga meningkatkan resiko keselamatan berkendara di jalan raya. Dan yang terakhir yaitu Dilema perawatan kendaraan , dimana kendaraan operasional para pekerja jalanan umumnya di tuntut untuk selalu prima. Memaksa kendaraan dengan spesifik mesin moderan mengonsumsi Pertalite demi memangkas biaya operasional, lambat laun akan memicu gejala mesin menggelitik (knocking). Pekerja jalanan kini di hadapkan dengan dua pilihan yang sulit yaitu, rugi pendapatan hari ini karena antri atau rugi biaya turun mesin di kemudian hari.

Kenaikan harga Pertamax menyikap realitas bahwa kebijakan harga energi tidak pernah berdiri sendiri. Beban penyesuaian tarif BBM nonsubsidi itu justru bergeser secara nyata ke pundak para pekerja informal di aspal jalanan, yang harus membayar selisih harga tersebut dengan waktu, tenaga, dan sisa-sisa pendapatan harian mereka.

Kesimpulannya adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi pada akhirnya meggeser beban ekonomi secara nyata ke pundak pekerja jalanan. Mereka terpaksa membayar selisih harga tersebut dengan waktu,tenaga, kesehatan, dan pemotongan pendapatan harian mereka.

Oleh: Ernestaa

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer