Perkuat Ekosistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Pastikan Sekolah Rakyat, Negeri, dan Garuda Berjalan Terintegrasi

Jakarta – Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andy Kurniawan, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, dan Sekolah Garuda merupakan satu kesatuan ekosistem kebijakan pendidikan nasional yang dirancang untuk saling melengkapi dalam memperluas akses, meningkatkan mutu, serta mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, terutama mereka yang selama ini menghadapi berbagai hambatan sosial dan ekonomi.

“Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi negara yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait,” ujar Andy.

Menurut Andy, pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dalam satu ekosistem kebijakan yang saling terhubung.

Karena itu, masing-masing instansi memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

“Kemendikdasmen menyusun kurikulum, Kementerian PUPR membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan. Semuanya bekerja dalam satu ekosistem pendidikan yang utuh bersama sekolah negeri dan Sekolah Garuda,” lanjutnya.

Andy menambahkan bahwa terdapat tiga nilai utama yang menjadi landasan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah.

“Ada tiga kata kunci yang mudah sekali dipahami untuk bisa menjiwai apa itu sekolah rakyat.” Tegas Andi.

Ia kemudian menjelaskan filosofi tersebut sebagai dasar pembentukan karakter sekaligus semangat pelayanan negara kepada masyarakat.

“Pertama Sekolah rakyat itu adalah Memuliakan wong cilik. Kita sudah lama sekali berhutang kepada mereka yang tidak mampu, Negara harus hadir. Kedua adalah menjangkau yang selama ini belum terjangkau. Dan yang ketiga adalah Sekolah rakyat itu memungkinkan yang tidak mungkin, dimana mereka beranggapan saya miskin, saya tidak bisa maju dan lain-lain, kita hapus stigma itu.” Ujarnya.

Menurut Andy, melalui pendekatan tersebut pemerintah ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarganya.

“Kita yakinkan mereka bisa bersaing, mereka bisa merubah keluarganya, mereka bisa jadi agen perubahan. Dan mereka bisa berkontribusi bagi negara,” tegas Andi.

Senada dengan itu, Pengamat Pendidikan, R. Alpha Amirrachman, menilai pembagian peran antara Sekolah Negeri, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda merupakan strategi yang tepat untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kebijakan pendidikan berlapis ini adalah terobosan krusial untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 3,4 juta anak yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem.” Kata Alpha.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antarkementerian dalam penyelarasan kurikulum dan standardisasi mutu akan memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

“Kita sedang membangun fondasi SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan relevan seperti literasi AI dan data science,” tambahnya Alpha.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer