Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Di balik pertumbuhan industri yang terus didorong, ada fakta pahit yang kerap diabaikan: pekerja masih terus kehilangan nyawa di tempat kerja akibat lemahnya sistem keselamatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 462.241 kasus kecelakaan kerja di seluruh Indonesia, meningkat signifikan dari 370.747 kasus pada tahun 2023. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari berapa banyak keluarga yang kehilangan pencari nafkah, berapa banyak pekerja yang pulang dalam kondisi cacat, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Ironi ini semakin terasa ketika insiden demi insiden terus berulang di perusahaan yang sama, seolah-olah nyawa pekerja tidak lebih dari variabel yang bisa diabaikan demi mengejar target produksi.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja berinisial EJ di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS), Morowali, Sulawesi Tengah, pada 5 Februari 2025. Pekerja tersebut meninggal dunia setelah terhimpit gulungan strip baja yang tidak berada pada posisi tepat saat sedang membuka gulungan tersebut di Departemen Produksi Baja. Yang memprihatinkan, korban bekerja tanpa pengawasan sama sekali pada saat kejadian. Insiden ini bukan yang pertama di perusahaan tersebut. Pada Desember 2023, ledakan tungku smelter di fasilitas PT ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park menewaskan 21 pekerja sekaligus, terdiri dari 8 pekerja asing asal China dan 13 pekerja lokal. Kemudian pada Juni 2024, ledakan kembali terjadi di fasilitas yang sama dan menelan dua korban jiwa. Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM) dari PT ITSS, Fadil, secara tegas menuding bahwa manajemen perusahaan telah lalai dalam penerapan K3 dan menuntut agar pimpinan perusahaan diproses secara hukum. Rangkaian kecelakaan berulang ini memperkuat satu kesimpulan: sistem K3 di perusahaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pola serupa juga terjadi di PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI), perusahaan smelter nikel yang beroperasi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada 11 Oktober 2023, kebakaran melanda pabrik tersebut dan menewaskan dua tenaga kerja asing asal China. Direktur Utama perusahaan konsorsiumnya sendiri mengakui bahwa kejadian tersebut dipicu oleh pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP). Belum genap satu tahun berselang, pada 16-17 Mei 2024, dua ledakan beruntun kembali terjadi di fasilitas yang sama hingga menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah warga di sekitar lokasi yang jaraknya hanya 21 meter dari pagar pabrik. Anggota DPR yang meninjau lokasi secara langsung mengungkapkan bahwa alat pemadam api dasar pun tidak terlihat terpasang di area kerja perusahaan. Fakta ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat PT KFI baru saja diresmikan pada September 2023 dengan nilai investasi mencapai Rp30 triliun, namun aspek keselamatan kerja seolah luput dari perhatian para pengambil keputusan.

Dampak dari lemahnya penerapan K3 tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga meluas ke berbagai dimensi. Secara sosial, setiap kecelakaan kerja yang merenggut nyawa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan rekan kerja yang menyaksikan. Secara ekonomi, nilai klaim kecelakaan kerja pada 2024 mencapai Rp3,49 triliun, sebuah angka yang seharusnya bisa ditekan jauh lebih rendah jika pencegahan dilakukan dengan serius. Di sisi lain, citra investasi Indonesia di mata dunia juga ikut tercoreng ketika kecelakaan kerja fatal terus berulang di sektor industri strategis seperti pengolahan nikel dan baja. Serikat pekerja yang seharusnya menjadi mitra manajemen dalam membangun budaya kerja yang aman, malah harus berulang kali mengajukan tuntutan atas nyawa anggotanya yang melayang. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang serius antara kepentingan produksi dan perlindungan hak dasar pekerja.

Menurut pandangan saya, ada beberapa langkah konkret yang perlu segera diambil. Pertama, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum K3 secara nyata dan tidak setengah-setengah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memang sudah ada, namun sanksinya dinilai terlalu ringan yakni hanya kurungan tiga bulan atau denda Rp100.000, sehingga tidak memberi efek jera bagi perusahaan besar. Revisi undang-undang ini perlu segera direalisasikan dengan ancaman hukuman yang jauh lebih berat bagi perusahaan yang terbukti lalai. Kedua, perusahaan wajib memastikan bahwa setiap pekerja tidak pernah bekerja tanpa pengawasan di area berisiko tinggi, menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, serta menjalankan audit K3 secara berkala dan independen bukan hanya ketika terjadi insiden. Ketiga, serikat pekerja perlu diberi ruang yang lebih luas untuk melaporkan potensi bahaya tanpa takut menghadapi tekanan atau pemecatan sepihak, sebagaimana yang juga diduga terjadi di PT ITSS.

Kasus-kasus yang terjadi di PT ITSS dan PT KFI seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa nyawa pekerja bukan angka dalam laporan produksi yang bisa diabaikan. Setiap insiden yang berulang adalah bukti kegagalan sistemik yang tidak boleh diselesaikan hanya dengan duka cita dan janji perbaikan. Harapan saya, ke depannya pemerintah benar-benar hadir sebagai pelindung pekerja dengan penegakan hukum yang tegas, perusahaan menempatkan keselamatan sebagai nilai utama, dan masyarakat tidak perlu menunggu korban berikutnya berjatuhan untuk baru bersuara. Karena pada akhirnya, standar keselamatan kerja yang tinggi bukan hambatan bagi investasi, melainkan fondasi dari industri yang benar-benar berkelanjutan dan bermartabat.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Pekerja