Proyek ambisius untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur merupakan narasi yang terpecah sebuah refleksi dari ambivalensi sebagai suatu bangsa. Di satu sisi, proyek ini dipandang sebagai simbol prestise baru, sebuah langkah revolusioner menuju fokus Indonesia dan kota masa depan yang berkelanjutan (kota hutan). Ini adalah aspirasi untuk pemerataan, melepaskan Jakarta dari beban yang tak tertahankan (polusi, kemacetan, hingga potensi kebanjiran), serta mendistribusikan kekuatan ekonomi keluar dari Pulau Jawa.
Namun, sisi lain proyek ini dipenuhi oleh bayangan “kuburan anggaran” yang menghabiskan ratusan triliun rupiah, yang terus memunculkan pertanyaan fundamental: siapa yang akan diuntungkan dari pembangunan ini dan dengan biaya berapa?
Pertaruhan Anggaran dan Prioritas
Pemerintah memperkirakan bahwa total biaya untuk IKN akan mencapai sekitar Rp 523 triliun hingga proyek selesai, dan sebagian besar dana tersebut diharapkan bersumber dari APBN dan skema kemitraan dengan sektor swasta. Di sinilah pertarungan narasi yang paling sengit mulai terjadi.
Di tengah tantangan global yang membayangi perekonomian, peningkatan inflasi, dan kebutuhan mendesak untuk memajukan kesejahteraan di berbagai sektor penting—seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar di wilayah yang terisolasi—penggunaan dana sebesar itu untuk membangun pusat pemerintahan yang mewah menjadi buah bibir kritik yang tajam. Apakah kebutuhan untuk membangun istana serta gedung-gedung kementerian baru benar-benar lebih mendesak daripada menyediakan air bersih, sekolah yang memadai, atau akses kesehatan yang layak di daerah pelosok Nusantara saat ini? Para pengkritik menganggapnya sebagai pengorbanan terhadap kebutuhan nyata masyarakat demi kemewahan infrastruktur semata.
Visi dan Realita: Antara Hijau dan Hitam
Visi mengenai Kota Hutan Berkelanjutan (Smart Forest City) IKN memang mempesona. Janji untuk 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, pengunaan energi terbarukan, dan ruang terbuka hijau merupakan standar global yang pantas diapresiasi. Visi ini memberikan gambaran yang berbeda jauh dari Jakarta yang sudah terlanjur padat dan rusak.
Akan tetapi, janji tersebut harus dibayar dengan risiko lingkungan yang besar di tengah Kalimantan. Meskipun pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan alam, pembangunan dalam skala besar selalu membawa risiko deforestasi, gangguan kepada ekosistem lokal, dan penggusuran yang sulit dihindari. Kekhawatiran tentang dampak pada kehidupan satwa liar dan, lebih penting, hak serta nasib masyarakat adat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut, sering kali terabaikan di bawah tekanan tenggat waktu pembangunan fisik. Proyek IKN harus menunjukkan bahwa “hijau” bukan hanya sekadar slogan pemasaran, melainkan prinsip ekologis yang harus diutamakan.
Transparansi, Kepercayaan, dan Legasi
IKN sebenarnya merupakan taruhan besar di atas kepercayaan masyarakat dan manajemen pemerintahan yang baik. Tanpa adanya transparansi yang menyeluruh mengenai sumber-sumber pendanaan, khususnya dari investor swasta asing yang dijanjikan, serta tanpa adanya sistem pengawasan anggaran yang ketat, proyek ini sangat rentan terhadap kemungkinan korupsi dan pembengkakan biaya. Masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang setiap rupiah yang dihabiskan.
IKN berpotensi menjadi warisan emas yang menjanjikan pemerataan, kemajuan teknologi, dan identitas baru bagi bangsa. Namun, tanpa transparansi anggaran yang menjamin dan bukti konkret bahwa proyek ini memprioritaskan keadilan sosial dan lingkungan, ia mungkin menjadi monumen ambisi politik yang menghabiskan dana publik tanpa memberikan manfaat yang sepadan. Pada akhirnya, Nusantara bukan hanya soal pembangunan gedung, melainkan tentang membangun kepercayaan. Jika keraguan ini tidak terjawab dengan memuaskan, IKN akan selamanya terjebak dalam kontroversi, sebuah prestise yang terasa hampa di tengah gaduhnya pertanyaan terkait prioritas nasional.
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
