Boikot MCD: Saat Solidaritas Menghantam Sesama Warga

Ketika semangat membela Palestina berubah menjadi pisau yang melukai ribuan pekerja Indonesia siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab?

Sejak November 2023, jutaan warga Indonesia kompak berpaling dari gerai McDonald’s. Antrian yang biasa mengular, kini mengering. Kursi-kursi plastik yang ramai di jam makan siang, kini banyak yang kosong. Di balik sepinya gerai-gerai itu, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan: siapa sebenarnya yang paling merasakan dampaknya? Jawabannya bukan bos besar di Chicago. Bukan pula jenderal di Tel Aviv. Jawabannya adalah Rina, 24 tahun, kasir gerai MCD di Surabaya yang jam kerjanya dipotong separuh. Atau Doni, 19 tahun, mahasiswa yang mengandalkan upah part-time dari gerai yang kini sepi itu untuk membayar kos. Inilah ironi terbesar dari gerakan boikot McDonald’s Indonesia sebuah gerakan yang lahir dari kepedulian kemanusiaan, namun tanpa sadar menghantam sesama warga negara yang paling rentan.

Solidaritas yang salah Alamat?

Akar dari gerakan ini sah secara moral. Cabang McDonald’s Israel memang pernah membagikan makanan gratis kepada tentara Israel. Itu fakta. Dan wajar jika publik bereaksi. Namun yang terjadi kemudian adalah sebuah efek domino yang tidak terkontrol narasi “MCD = pro-Israel” menyebar deras di media sosial, tanpa batas, tanpa verifikasi, dan tanpa memilah mana MCD Israel dan mana MCD Indonesia. Padahal keduanya adalah entitas yang sepenuhnya berbeda. McDonald’s Indonesia dimiliki sepenuhnya oleh PT Rekso Nasional Food, perusahaan swasta nasional milik pengusaha Indonesia asli. Tidak ada satu sen pun keuntungan gerai di Surabaya atau Makassar yang mengalir ke Tel Aviv.

“Solidaritas terhadap Palestina adalah sikap mulia. Tapi solidaritas yang dibangun di atas informasi yang salah bukan hanya tidak efektif ia berpotensi melukai orang-orang yang tidak bersalah.”

Ketika Geopolitik Masuk Rumah Tangga

Dari perspektif ilmu pemerintahan, fenomena ini adalah contoh nyata dari apa yang disebut intermestic politics politik yang berada di persimpangan antara isu internasional dan kehidupan domestik. Konflik bersenjata di Gaza bukan lagi sekadar urusan Timur Tengah; ia masuk ke ruang konsumsi sehari-hari warga Indonesia, mengubah pilihan menu makan siang menjadi pernyataan politik. Ini bukan hal baru dalam sejarah. Namun yang berbeda kali ini adalah kecepatan dan skala penyebarannya media sosial mengubah gerakan yang dalam era lain membutuhkan berbulan-bulan untuk tumbuh, menjadi viral dalam hitungan jam. Dan ketika narasi sudah viral, ralat tidak pernah bisa mengejar kecepatan kebohongan.

Dimana Pemerintah?

Di tengah kegaduhan ini, pemerintah Indonesia memilih berdiam diri. Tidak ada pernyataan resmi yang meluruskan informasi, tidak ada edukasi publik yang sistematis, tidak ada perlindungan nyata bagi ribuan pekerja yang terdampak. Ini adalah absensi kebijakan yang mahal harganya. Padahal peran negara dalam situasi ini sangat jelas: melindungi warga negara dari dampak misinformasi, menjaga stabilitas iklim investasi, dan memastikan solidaritas rakyat tersalurkan ke arah yang tepat sasaran dan benar-benar membantu Palestina bukan sekadar memuaskan emosi sesaat. Sebaliknya, McDonald’s Indonesia justru yang bergerak lebih aktif: menyumbangkan Rp 1,5 miliar untuk warga Palestina melalui BAZNAS, bahkan meraih penghargaan Penyumbang Donasi Palestina Terbaik di ajang BAZNAS Award 2024. Sebuah ironi yang getir: perusahaan yang diboikot atas nama Palestina, ternyata lebih banyak berbuat nyata untuk Palestina dibanding gerakan yang memboikotnya.

Solidaritas yang Lebih Bermartabat

Ini bukan seruan untuk berhenti peduli pada Palestina. Justru sebaliknya. Palestina membutuhkan solidaritas yang cerdas, bukan solidaritas yang gegabah. Donasi langsung ke lembaga kemanusiaan yang terverifikasi jauh lebih berdampak nyata dibanding menghindari menu ayam goreng di gerai yang dikelola oleh orang Indonesia, untuk orang Indonesia.

Jika kita benar-benar ingin menekan perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan nyata dengan konflik, maka dibutuhkan riset yang serius, daftar yang terverifikasi, dan strategi yang terukur bukan gelombang emosi yang datang dan pergi bersama tren media sosial.

Pada akhirnya, ukuran sejati sebuah gerakan moral bukan seberapa ramai ia disuarakan, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi mereka yang diperjuangkan dan seberapa sedikit korban tak bersalah yang jatuh di sepanjang jalannya

Nama: Siti Nurhaliza

NIM: 202310050311069

Fakultas/Prodi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan

Universitas: Universitas Muhhamadiyah Malang

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Sosial