Selama ini, kalau bicara soal ancaman krisis ekonomi global, radar kita otomatis tertuju pada dua hal: manuver suku bunga The Fed di Amerika Serikat atau perlambatan ekonomi di Tiongkok. Tapi di awal tahun 2026 ini, guncangan sungguhan justru meledak dari sebuah perairan sempit yang jadi urat nadi dunia: Selat Hormuz.

Konflik geopolitik antara AS, Israel, dan Iran akhirnya pecah. Namun, alih-alih adu kekuatan militer konvensional yang menguras darah dan biaya, Iran mengambil langkah asimetris yang mematikan: memblokade total Selat Hormuz. Jalur ini bukan laut biasa, melainkan pintu gerbang bagi 20% pasokan minyak harian dunia. Akibatnya bisa ditebak, harga minyak mentah Brent langsung terbang tak terkendali hingga menembus angka $113 per barel.

Bagi sebagian orang, berita perang di Timur Tengah ini mungkin cuma tontonan malam di televisi. Tapi jangan salah, efek domino dari penutupan selat ini merembes cepat, dari bursa saham global, merobek postur APBN kita, sampai memukul harga kebutuhan pokok di pasar tradisional.

Bom Waktu bernama Subsidi BBM

Untuk paham kenapa kita harus waspada, kita harus ingat posisi Indonesia: kita ini negara yang lebih banyak mengimpor minyak daripada memproduksinya. Waktu pemerintah dan DPR menyusun APBN 2026, harga minyak dunia diasumsikan “aman” di angka $70 per barel. Sekarang, dengan harga yang lompat hampir dua kali lipat, negara tiba-tiba ketiban “bom waktu”.

Pemerintah kita sekarang dihadapkan pada dilema buah simalakama. Pilihan pertama: menahan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar biar rakyat nggak teriak. Konsekuensinya? Kas negara harus nombok ratusan triliun Rupiah. Kalau dibiarkan, defisit anggaran bakal jebol melebihi batas aman undang-undang, dan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, atau makan bergizi bisa mandek total gara-gara anggarannya tersedot untuk “membakar” asap knalpot.

Pilihan kedua: menyelamatkan APBN dengan menaikkan harga BBM subsidi sesuai harga pasar. Tapi kita semua tahu persis apa efeknya. Biaya logistik bakal meroket, harga pangan yang sebagian besar masih impor (seperti gandum dan gula) bisa naik 30-50%, dan ujung-ujungnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah hancur lebur dihantam inflasi.

Logistik Halal: Benteng di Tengah Badai

Di tengah pusingnya mikirin ongkos logistik yang mencekik, ada dinamika lain di dalam negeri. Tahun 2026 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan seluruh rantai pasok logistik—dari gudang sampai truk pengangkut—untuk tersertifikasi halal secara ketat.

Sekilas, buat pengusaha UMKM yang lagi ngos-ngosan nekan biaya operasional, aturan ini kayak nambah beban birokrasi. Truk daging halal nggak boleh dicampur, gudang pendingin harus dipisah. Tapi kalau kita lihat pakai kacamata makro, aturan wajib halal ini sebenarnya adalah instrumen proteksi yang elegan.

Aturan ini menjadi semacam “perisai” legal yang diakui dunia untuk menahan gempuran produk impor murah yang nggak jelas kehalalannya. Di saat yang sama, ini ‘memaksa’ industri kita untuk mulai berdikari, bikin bahan baku lokal sendiri, dan memangkas ketergantungan logistik pada pihak luar.

Ekonomi Syariah Bukan Sekadar Teori

Krisis 2026 ini memberikan pelajaran mahal: sistem ekonomi kapitalis yang terlalu bergantung pada utang dan spekulasi itu sangat rapuh. Lonjakan gila-gilaan harga minyak kemarin bukan cuma karena barangnya langka secara fisik, tapi diperparah oleh spekulan global yang “berjudi” di pasar derivatif demi mengeruk untung dari kepanikan perang.

Di sinilah paradigma Manajemen Bisnis Syariah unjuk gigi. Sistem ini punya “antibodi” alami terhadap krisis karena secara tegas melarang praktik spekulasi buta (gharar) dan perjudian finansial. Uang nggak dibiarkan berputar di atas kertas kosong.

Lebih dari itu, saat bank konvensional mencekik pengusaha kecil dengan menaikkan suku bunga secara sepihak untuk menyelamatkan diri, keuangan syariah menawarkan sistem kemitraan (profit-loss sharing). Susah dan senang ditanggung bareng-bareng. Belum lagi kekuatan Islamic Social Finance (zakat, infak, wakaf) yang bergerak gesit di akar rumput jadi jaring pengaman buat mereka yang paling terdampak inflasi pangan.

Dunia sedang tidak baik-baik saja dan era ketergantungan global mulai menunjukkan sisi gelapnya. Guncangan di Timur Tengah ini mungkin baru permulaan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cuma mau diam menunggu kapal karam dihantam badai inflasi, atau kita mau mulai merakit kedaulatan ekonomi kita sendiri?

Penulis: Farkhan Maulana, Mahasiswa Universitas Islam Tazkia.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Selat Hormuz