Setiap kali harga BBM naik, Banten selalu jadi daerah yang paling berisik di media sosial. Dari pelabuhan Ciwandan, Pasar Rau Serang, sampai jalur logistik Merak, dampaknya langsung terasa. Ongkos truk naik, harga cabai ikut naik, ojek pangkalan demo.

Di tengah keramaian itu, media massa punya peran paling menentukan: mendinginkan atau memanaskan situasi.

1. Media sebagai Penjelas, Bukan Pemanas

Kenaikan BBM bukan sekadar angka di SPBU. Ada subsidi, APBN, harga minyak dunia, dan daya beli masyarakat. Tugas media massa adalah membongkar rantai itu dengan bahasa yang dimengerti sopir angkot di Cilegon, bukan hanya ekonom di Jakarta.

Sayangnya, yang sering muncul justru judul-judul provokatif: “BBM Naik Lagi, Rakyat Makin Sengsara!”. Judul begitu memang kliknya tinggi. Tapi kalau isinya tidak menjelaskan skema kompensasi, BLT, atau subsidi tepat sasaran, publik Banten cuma dapat panik, bukan pemahaman.

2.. Bahaya Framing Sepotong di Tanah Jawara

Banten punya karakter: cepat bergerak, vokal, dan solidaritasnya tinggi. Itu kekuatan. Tapi kalau media hanya menayangkan video antrean panjang di SPBU tanpa konteks kebijakan, framing itu bisa jadi bom waktu.

Contoh: Tahun lalu, potongan video antrean solar di Merak viral tanpa penjelasan kuota subsidi. Akibatnya, muncul hoaks “solar habis se-Banten”. Padahal masalahnya distribusi, bukan stok nasional. Media lokal seperti Radar Banten seharusnya jadi penjernih pertama, bukan pengulang video viral.

3. Kurangnya Data Lokal

Opini publik butuh data Banten, bukan data umum. Berapa persen sopir truk di Kab. Tangerang yang terdampak? Bagaimana nelayan di Anyer menyiasati solar subsidi? Apa kata Pemprov soal alokasi bantuan?

Media massa di Banten harus turun ke lapangan. Wawancara ke pasar, ke pangkalan ojek, ke koperasi nelayan. Kalau semua berita cuma copas rilis pusat, fungsi “media lokal” hilang. Publik akhirnya lari ke TikTok dan grup WA untuk cari tafsir sendiri.

4. Literasi Pembaca Juga Tanggung Jawab Bersama

Kita tidak bisa menyalahkan media 100%. Algoritma memberi apa yang kita klik. Makin emosional, makin viral. Akibatnya, berita cek fakta kalah saing dengan meme “BBM naik, gaji nggak”.

Maka tugas kita: jadi pembaca kritis. Cek tanggal berita, cek sumbernya, cek apakah ada data Pemprov Banten atau Pertamina Patra Niaga Regional. Jangan share sebelum baca isi.

Solusinya ke mana?

Untuk Media:Perkuat rubrik ekonomi lokal. Bikin infografik: “Dampak BBM RpX untuk warga Serang”. Undang narasumber DPRD Banten, akademisi Untirta, dan pelaku UMKM. Kecepatan boleh, tapi akurasi harga mati.

Untuk Pemerintah: Buka data lebih cepat dan lebih sederhana. Kalau masyarakat paham ke mana uang subsidi lari, hoaks susah tumbuh.

Untuk Publik Banten: Ingat, “Jawara” itu bukan cuma berani turun ke jalan, tapi juga berani mikir sebelum share.

Singkatnya, harga BBM boleh naik turun. Tapi nalar publik jangan ikut anjlok. Media massa di Banten punya kompas untuk menentukan arah itu. Mau jadi kompas yang menunjuk utara, atau kompas yang ikut muter-muter karena algoritma?

Pilihannya ada di redaksi, dan ada di jempol kita.

Biodata Penulis

Nama Lengkap:Siti Jaitun Arfah

Alamat: [Kp cibarengkok Ds peusar panongan tangerang]

Email:doraemonteam8@gmail.com

Pekerjaan:Mahasiswa

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: BBM BBM Naik media massa