Banten: Antara Dinasti Politik dan Tuntutan Rakyat

Banten punya laut, industri, dan APBD triliunan. Tapi di warung kopi Serang sampai Lebak, yang paling sering dibicarakan bukan pabrik baru, melainkan “siapa keluarga siapa”. Politik di Banten sudah lama identik dengan dinasti. Pertanyaannya: sampai kapan rakyat hanya jadi penonton?

Politik Banten hari ini terjebak di dua kutub: mempertahankan kekuasaan keluarga vs menuntut pemerintahan berbasis kinerja. Kalau dinasti terus mendominasi tanpa pembuktian, demokrasi lokal akan kehilangan legitimasi.

Argumen 1: Dominasi Dinasti Masih Kuat

Sejak era awal otonomi daerah, nama-nama tertentu silih berganti mengisi kursi gubernur, bupati, dan DPR. Jaringan politik, ekonomi, dan birokrasi menyatu dalam satu lingkaran. Ini bikin pendatang baru sulit masuk, sekalipun punya gagasan. Akibatnya, kompetisi politik jadi kompetisi silsilah, bukan kompetisi program.

Argumen 2: Dampak ke Kebijakan Publik

Saat kekuasaan terpusat di segelintir keluarga, prioritas kebijakan rawan bias. Proyek infrastruktur di kawasan industri Cilegon-Tangerang cepat jalan karena dekat investor. Tapi akses air bersih, jalan rusak di Pandeglang, dan stunting di pedesaan masih jadi PR. Rakyat merasa pembangunan tidak merata.

Argumen 3: Anak Muda Banten Mulai Bersuara

Yang berbeda tahun ini: mahasiswa, aktivis, dan komunitas kreatif Banten makin vokal di media sosial. Isu transparansi APBD, rekrutmen ASN, dan izin tambang jadi perbincangan. Ini tanda politik Banten tidak bisa lagi dikelola dengan cara lama. Pemilih muda sekarang nanya: “Kerjamu apa, bukan bapakmu siapa?”

Penegasan

Banten butuh 3 hal:

1. Regulasi Politik Keluarga: Perkuat aturan konflik kepentingan biar jabatan publik bukan warisan.

2. Debat Kebijakan Terbuka: Pilkada harus adu visi, bukan adu spanduk dan bansos.

3. Partisipasi Warga: DPRD dan kepala daerah wajib buka data proyek dan serap aspirasi sampai tingkat desa.

Kalimat Penutup

Banten punya potensi jadi lumbung ekonomi baru di luar Jakarta. Tapi itu hanya mungkin kalau politiknya berhenti jadi urusan keluarga, dan mulai jadi urusan rakyat. Karena Banten tidak butuh raja baru. Banten butuah pelayan publik baru.

Ditulis oleh: Siti Jaitun Arfah, mahasiswa ilmu pemerintahan unpam serang

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer