Indonesia sering dijuluki negeri agraris karena tanahnya subur, sawahnya luas, dan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari pertanian. Namun, setiap tahun kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa negeri yang konon “lumbung pangan” ini tetap mengimpor beras. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2024 mencapai lebih dari 31 juta ton, sementara impor beras justru meningkat hingga 2 juta ton dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Di atas kertas kita surplus, tapi di lapangan stok beras kerap tak merata. Pertanyaannya, mengapa negeri subur seperti Indonesia masih bergantung pada pasokan luar negeri?

Masalahnya bukan pada petani atau lahan, melainkan pada sistem pangan yang belum sepenuhnya berdaulat. Produksi beras memang tinggi, tetapi rantai nilai pangan dari hulu ke hilir masih rapuh. Banyak hasil panen kehilangan mutu karena keterbatasan fasilitas pengeringan dan penyimpanan. Sementara itu, harga gabah di tingkat petani jatuh saat panen raya karena minimnya industri pengolahan lokal yang mampu menyerap hasil panen.

“Kalau dijual, hasilnya kadang gak seberapa. Harga pupuk mahal, obat mahal, tapi harga gabah malah turun,” keluh Mang Sahro, seorang petani di Cihambulu, Jawa Barat, dalam sebuah wawancara. Keluhan ini menggambarkan ironi keseharian petani kecil: bekerja keras di lahan yang subur, tapi tak ikut menikmati hasil melimpah

Kelemahan terbesar sistem pangan nasional terletak pada kurangnya hilirisasi pertanian. Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik besar di kota, melainkan menciptakan ekosistem pengolahan di sekitar sentra produksi. Ketika gabah dapat diolah menjadi beras premium, tepung beras, atau produk siap saji di tingkat lokal, maka nilai tambah tidak lagi “hilang” ke kota besar atau ke luar negeri.

Dalam konferensi pers Kementerian Pertanian, Menteri Amran Sulaiman menegaskan, “Hilirisasi merupakan strategi utama agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Added value-nya harus ada di Indonesia. Kalau ini kita lakukan terus-menerus, kita bisa membuka jutaan lapangan kerja dan menekan kemiskinan.” dikutip dari siaran berita Metro TV. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekedar jargon ekonomi, melainkan strategi jangka panjang untuk kedaulatan pangan.

Namun, faktanya tidaklah mudah melakukannya. Menurut Ahmad Heri Firdaus, peneliti ekonomi dari INDEF, “Hilirisasi sektor pertanian perlu didorong agar nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih besar dibandingkan sektor yang belum diolah.” dikutip dari Kontan (2025).

Sayangnya, banyak penggilingan beras di daerah yang sudah usang, minim perawatan, dan beroperasi di bawah kapasitas. Akibatnya, kualitas beras lokal sulit bersaing dengan beras impor yang lebih seragam, bersih, dan tahan lama. Dalam jangka panjang, kebijakan impor menjadi solusi pragmatis yang justru menurunkan motivasi produksi petani serta melemahkan kemandirian industri pangan lokal. Kita seperti terus menambal perahu bocor tanpa pernah memperbaiki lubangnya.

Namun, perubahan telah terjadi sejak awal tahun 2025. berdasarkan hasil konferensi pers yang dikutip dari laman detik finance “Impor beras lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu karena ini terkait dengan ketersediaan suplai beras di domestik”

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada Januari hingga Februari 2025 tercatat hanya 95,94 ribu ton, turun 89,11 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 880,81 ribu ton, hingga Maret 2025, total impor beras hanya 112,1 ribu ton, menandakan efisiensi sistem cadangan pangan mulai berhasil

Sementara itu, produksi beras nasional juga meningkat. BPS melaporkan produksi beras Juli 2025 mencapai 2,77 juta ton, sementara total produksi Januari hingga Juli mencapai 21,93 juta ton. Proyeksi hingga Oktober 2025 bahkan menunjukkan total produksi nasional sebesar 31,04 juta ton, dengan surplus sekitar 3,7 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi. Pemerintah juga melaporkan cadangan beras pemerintah (CBP) telah menembus 3,7 juta ton, menandakan kemampuan Indonesia untuk tidak melakukan impor hingga akhir tahun.

Penurunan impor dan meningkatnya produksi menunjukkan bahwa jalan menuju swasembada memang panjang, tetapi bukan mustahil. Ketahanan pangan sejati tidak diukur dari banyaknya impor atau besar kecilnya gudang beras pemerintah, melainkan dari kemampuan bangsa mengelola pangan dari hulu ke hilir. Hilirisasi menjadi jembatan menuju kedaulatan tersebut. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam bukan hanya sukses menanam padi, tetapi juga membangun industri penggilingan modern, sistem ekspor efisien, dan merek beras nasional yang mendunia. Indonesia memiliki potensi yang sama untuk meraih itu, apabila membangun rantai nilai pertanian yang tangguh dan berorientasi pada pasar.

Ironi negeri agraris seharusnya menjadi cambuk bagi kita semua. Selama beras masih diperlakukan sebagai sekadar komoditas, bukan bagian dari sistem industri pangan yang terintegrasi, maka impor akan terus menghantui. Namun kini, perubahan yang positif berupa penurunan impor dan tumbuhnya semangat hilirisasi di berbagai daerah, harapan itu semakin nyata. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya bangga menanam, tetapi juga berdaulat dalam mengolah, memasarkan, dan menikmati hasilnya sendiri. Hilirisasi bukan pilihan, melainkan keharusan jika kita ingin swasembada pangan bukan hanya slogan, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan petani hingga konsumen.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: beras Impor Beras