Untuk memahami mengapa perang di Timur Tengah, membuat kantong rakyat Indonesia kosong, kita perlu tahu bagaimana pasar minyak global bekerja. Minyak adalah komoditas strategis yang diperdagangkan di bursa futures global (seperti WTI di Amerika Serikat dan Brent di Eropa). Harganya tidak hanya ditentukan oleh supply-demand fisik, tapi juga oleh spekulasi dan ekspektasi pasar. Saat perang di Timur Tengah meletus tiga bulan lalu, harga minyak langsung melompat 20% dalam dua minggu, padahal produksi minyak belum terganggu signifikan. Itu semua spekulasi. Sayangnya, negara pengimpor seperti Indonesia tidak punya pengaruh di pasar global ini. Kami hanya penerima harga, bukan penentu harga.

Mengapa Indonesia Begitu Rentan: Sejarah Ketergantungan Energi

Pertanyaan selanjutnya: Mengapa Indonesia tidak bisa memproduksi cukup minyak sendiri?

Jawabannya historis dan kompleks. Indonesia dulunya adalah negara pengekspor minyak besar. Pada 1970-an, Indonesia adalah anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) dan mengandalkan minyak untuk devisa negara. Namun, produksi minyak Indonesia terus menurun sejak 2000-an, karena cadangan minyak yang sudah terbentuk milyaran tahun lalu semakin menipis (alam tidak bisa diperbarui dengan cepat), konsumsi minyak Indonesia yang terus meningkat karena meningkatnya populasi dan kebutuhan energi yang meningkat pula, serta belum adanya transisi ke energi terbarukan yang signifikan.

Ekonomi Indonesia Tergantung, Rakyat Terseret

Data menunjukkan sesuatu yang memprihatinkan. Indonesia mengimpor rata-rata 400,000 barel minyak mentah per hari. Ketika harga minyak dunia naik dari $80 ke $120 per barel (yang pernah terjadi saat perang tertentu memanas), devisa negara terkuras untuk impor minyak. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, malah habis untuk beli minyak yang semakin mahal. Ketika devisa tertekan, Rupiah melemah. Ketika Rupiah melemah, semua barang impor dari teknologi hingga bahan baku industri, menjadi lebih mahal. Ini menciptakan spiral inflasi yang membuat masyarakat bawah paling terjepit.

Pemerintah Indonesia punya dilema klasik saat minyak naik:

1. Mengurangi subsidi BBM, sehingga harga BBM naik yang berpotensi besar meningkatkan inflasi

2. Mempertahankan subsidi akan menekan APBN, hutang meningkat, bunga utang naik.

Pilihan apa pun yang diambil, rakyat tetap yang menanggung. Inilah ironi ketergantungan: keputusan yang dibuat di ruang rapat Gedung Putih atau di Kremlin, berujung pada keputusan keluarga Indonesia untuk memangkas belanja demi makan. Sementara itu, negara-negara maju yang memiliki cadangan energi alternatif atau produksi energi terbarukan yang mapan, tidak terlalu terpengaruh fluktuasi minyak.

Mereka bisa fokus pada inflasi lain. Tapi Indonesia? Kami masih terjebak dalam ketergantungan.

Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban Perang Orang Lain

Perang di belahan dunia lain adalah masalah global, tapi dampaknya pada rakyat Indonesia sangat lokal dan sangat nyata. Setiap kali harga BBM naik, ada ibu yang mengurangi porsi makan anak-anaknya. Ada anak yang harus berhenti sekolah karena orang tua tidak bisa bayar biaya angkutan. Ada pengusaha kecil yang menutup bisnis karena tidak mampu bayar biaya operasional. Ini bukan hanya tentang angka ekonomi. Ini tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya tidak menjadi korban dari konflik yang mereka tidak ciptakan.

Pemerintah harus berani ambil langkah besar: mengurangi ketergantungan pada minyak impor, bukan dengan menunggu, tapi dengan tindakan nyata hari ini. Karena setiap hari yang lewat tanpa tindakan, ada rakyat yang semakin terpukul oleh ekonomi yang tidak berpihak pada mereka.

Penulis: Sari Lustina Simanullang

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Krisis Energi