Hukum adat adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang langsung dari nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Ia bukan sekadar aturan tertulis, melainkan cerminan hidup dari kepercayaan, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi.

Kini, di tengah gelombang revolusi digital, kecerdasan buatan (AI) hadir bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai kekuatan yang turut membentuk ulang tatanan hukum dan sosial. Pertanyaannya: apakah AI menjadi ancaman bagi eksistensi hukum adat, atau justru membuka peluang baru bagi pelestariannya?

Digitalisasi telah menggeser batas-batas tradisional masyarakat adat. Resolusi konflik yang biasanya diselesaikan melalui musyawarah adat kini bergeser ke platform digital, pengadilan virtual, hingga sistem arbitrase berbasis algoritma.

Ketika AI mulai digunakan dalam sistem peradilan seperti untuk prediksi putusan hakim atau analisis dokumen hukum standar yang digunakan cenderung berbasis hukum positif tertulis. Hukum adat, yang bersifat lisan dan kontekstual, sangat rawan terpinggirkan dalam sistem ini.

Di banyak wilayah adat Indonesia, seperti komunitas Dayak di Kalimantan, Minangkabau di Sumatra, atau Suku Baduy di Jawa Barat, hukum adat mengatur sengketa tanah, pernikahan, dan warisan secara mandiri. Namun, data adat ini nyaris tidak tersedia dalam format digital yang dapat diproses oleh sistem AI.

Salah satu ancaman terbesar adalah bias algoritmik. Sistem AI dilatih menggunakan data yang mayoritas bersumber dari hukum nasional dan internasional. Akibatnya, keputusan berbasis AI berpotensi mengabaikan atau bahkan menegasikan norma hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, dokumentasi hukum adat yang minim menjadi celah serius. Bila hukum adat tidak terdokumentasi secara digital, sistem AI tidak akan mengenali keberadaannya. Ini bukan hanya masalah teknis ini adalah ancaman terhadap kedaulatan budaya masyarakat adat itu sendiri.

Penggunaan platform digital juga membuka pintu bagi komersialisasi ilegal atas pengetahuan adat. Motif, simbol, dan filosofi adat dapat dengan mudah disalin, diproses oleh AI generatif, dan dieksploitasi secara masif tanpa izin dari komunitas pemiliknya.

Di sisi lain, teknologi AI membuka peluang besar untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan hukum adat secara lebih sistematis. Rekaman lisan, naskah kuno, dan tradisi tak tertulis dapat didigitalisasi, dianalisis, dan diarsipkan menggunakan Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning.

Beberapa lembaga riset dan universitas di Indonesia telah memulai inisiatif digitalisasi hukum adat. Jika didukung kebijakan yang kuat, database hukum adat nasional berbasis AI bukan lagi sekadar mimpi ia bisa menjadi instrumen perlindungan yang konkret.

AI juga berpotensi menjadi mediator cerdas dalam sengketa adat lintas wilayah. Dengan data yang tepat dan desain yang inklusif, sistem AI dapat membantu hakim dan pemangku adat memahami konteks budaya secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan konstitusional ini belum diikuti regulasi teknis yang memadai di era digital.

Sampai saat ini, belum ada undang-undang khusus tata kelola AI di Indonesia yang secara eksplisit memuat klausa perlindungan hukum adat. Ini adalah kekosongan hukum yang harus segera diisi sebelum kerusakan yang tidak dapat dipulihkan terjadi pada warisan budaya bangsa.

Pemerintah perlu mengambil langkah konkret: mengintegrasikan prinsip kearifan lokal ke dalam kerangka regulasi AI nasional, serta memberikan mandat kepada lembaga seperti BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) untuk memimpin digitalisasi hukum adat secara terstruktur.

Hukum adat dan kecerdasan buatan tidak harus berdiri berhadapan sebagai musuh. Keduanya bisa berjalan beriringan jika ada kemauan politik, rekayasa teknologi yang inklusif, dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Yang paling berbahaya bukan AI-nya, melainkan ketidakpedulian. Jika bangsa ini membiarkan hukum adat hilang tanpa perlawanan di era digital, maka kita bukan hanya kehilangan warisan hukum kita kehilangan sebagian dari jiwa kebangsaan itu sendiri.

Saatnya pelestarian hukum adat tidak lagi diperlakukan sebagai agenda pinggiran. Di era kecerdasan buatan, ia harus menjadi bagian inti dari strategi pembangunan hukum nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkebudayaan.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: AI Hukum Adat