Bagi kebanyakan orang, menjadi mahasiswa kedokteran mungkin identik dengan tumpukan buku tebal, ujian yang tak habis-habis, atau prestise jas putih yang tampak mentereng. Namun, di penghujung Desember 2025 ini, realitas di lapangan berbicara lain. Saat curah hujan ekstrem memicu banjir bandang di pesisir Aceh hingga tanah longsor di beberapa titik di pulau Jawa, atribut-atribut akademis itu mendadak jadi tidak relevan kalau tidak dibarengi dengan satu hal: kemanusiaan. Di tengah lumpur dan tenda pengungsian, kita tidak sedang menghadapi ujian anatomi di atas kertas. Di sana, kita sebenarnya sedang diuji apakah Pancasila yang kita hafal sejak sekolah dasar itu benar-benar mengalir dalam darah kita atau cuma berhenti sebagai teks mati di dinding kelas.
Indonesia memang cantik, tapi kita tinggal di negeri yang secara alami rawan bencana. Sebagai mahasiswa kedokteran, kita memegang tanggung jawab moral yang melampaui sekadar urusan klinis. Di lokasi bencana, Pancasila menjelma menjadi panduan operasional yang nyata. Ia adalah kompas yang memaksa kita memilih: mau lanjut istirahat karena lelah, atau kembali berdiri untuk menangani satu pasien lagi yang baru saja dievakuasi dalam keadaan menggigil.
Menanggalkan Kasta di Tengah Kekacauan
Menerapkan sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, ternyata praktiknya jauh lebih berat daripada definisinya. Di lokasi bencana, segalanya serba kacau; fasilitas kesehatan lumpuh, obat-obatan mulai menipis, dan semua orang berada di puncak kepanikan. Di titik inilah keberadaban seorang calon dokter benar-benar dipertaruhkan. Menjadi mahasiswa yang Pancasilais berarti harus berani membuang jauh-jauh sikap pilih kasih.
Saat melakukan pemilahan pasien atau triage di tengah situasi darurat, mata kita tidak boleh melihat apa agama mereka, dari suku mana mereka berasal, atau apa latar belakang politiknya. Yang kita lihat hanyalah raga yang kesakitan dan trauma yang mendalam. Memberikan pertolongan medis secara adil di tengah keterbatasan sarana adalah wujud paling murni dari upaya memanusiakan manusia. Kita belajar bahwa stetoskop ini fungsinya untuk mendengar detak jantung semua orang tanpa memandang kelas sosial.
Membunuh Ego demi Keselamatan Bersama
Ada satu penyakit yang terkadang secara tidak sadar menjangkiti mahasiswa kedokteran: rasa paling tahu karena merasa memiliki ilmu sains. Namun, bencana punya cara yang sangat kasar untuk menyadarkan kita bahwa tanpa kolaborasi, ilmu kita tidak akan berarti banyak. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, menjadi kunci agar misi medis tidak berakhir berantakan.
Di daerah bencana, kita harus mau kotor-kotoran bersama relawan logistik, berkoordinasi dengan petugas keamanan, hingga yang paling krusial: mendengarkan warga lokal. Kita tidak bisa datang ke pelosok Indonesia dengan gaya “pahlawan kesiangan” yang antikritik. Menghargai kearifan lokal, berbicara dengan bahasa yang menyentuh hati masyarakat setempat, dan mau bekerja dalam tim lintas sektoral adalah cara kita menjaga persatuan. Tanpa solidaritas yang kuat, proses penyembuhan pasien tidak akan pernah berjalan maksimal.
Sila keempat bicara soal hikmat kebijaksanaan, yang dalam dunia medis darurat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Bayangkan ketika stok oksigen terbatas sementara pasien sesak napas terus berdatangan. Di situlah kita dituntut untuk bermusyawarah dengan tim, mengambil keputusan yang paling logis namun tetap mempertimbangkan sisi manusiawi. Kita tidak boleh otoriter dalam bertindak. Kepemimpinan di lapangan bencana adalah tentang bagaimana mengambil langkah terbaik demi kepentingan orang banyak, bukan tentang pamer kehebatan individu atau institusi almamater.
Keadilan Sosial: Melawan Lupa Setelah Kamera Pergi
Masalah klasik di Indonesia adalah ketimpangan akses kesehatan yang masih lebar. Sila kelima, “Keadilan Sosial”, sering kali baru terasa sangat menyakitkan saat bencana terjadi. Kita melihat betapa fasilitas kesehatan di pelosok jauh tertinggal dibandingkan kota besar yang fasilitasnya serba ada.
Kepedulian kita tidak boleh selesai saat berita bencana sudah hilang dari layar televisi. Mahasiswa kedokteran yang berjiwa Pancasilais akan terus merasa terpanggil untuk memastikan pemulihan pasca-bencana tetap berjalan adil. Kita harus tetap peduli pada masalah gizi anak-anak di pengungsian atau luka batin para penyintas yang kehilangan rumah. Keadilan sosial berarti memastikan bahwa saudara-saudara kita di ujung terjauh Indonesia memiliki hak yang sama untuk kembali sehat dan bangkit seperti mereka yang tinggal di pusat kota.
Penutup
Pada akhirnya, menjadi dokter bukan cuma soal mengobati penyakit fisik secara teknis, tapi soal merawat harapan yang hampir padam. Pancasila adalah jangkar agar kita tidak berubah menjadi robot medis yang hanya bekerja demi uang atau prestise semata. Di sela-sela reruntuhan, kita belajar bahwa profesi ini adalah sebuah pengabdian yang tanpa batas.
Selama Indonesia masih dipeluk oleh risiko bencana, selama itu pula kita harus siap sedia. Jas putih yang kita pakai bukan sekadar simbol profesi, melainkan lambang janji kita pada bangsa: bahwa kita akan selalu hadir untuk setiap luka yang butuh disembuhkan, atas nama kemanusiaan dan atas nama Indonesia yang kita cintai.
Disusun oleh : Frida Arista Putri
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com dan klaim apa pun yang timbul dari publikasi tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, merek dagang, nama dagang atau pelanggaran paten, berita palsu, atau klaim lain apa pun yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau kontrak, atau berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia
Selain itu, setiap penulis setuju, untuk membebaskan siaran-berita.com dari semua klaim (baik yang sah maupun tidak sah), tuntutan hukum, putusan, kewajiban, ganti rugi, kerugian, biaya, dan pengeluaran apa pun (termasuk penilaian biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau disebabkan oleh publikasi berita apa pun yang dipublikasikan oleh penulis.”
