Ada yang berubah dari sosok blater Madura dalam dua dekade terakhir. Dulu, pengaruh mereka berhenti di batas desa. Kini, sebagian duduk di kursi tender proyek kabupaten. Sebagian lagi masuk ke jaringan politik yang menentukan siapa yang menang pilkada.

Tapi untuk memahami ke mana blater bergerak hari ini, kita perlu tahu dulu dari mana mereka berasal.

Lahir dari Kemiskinan, Bukan dari Pilihan

Kemunculan komunitas blater tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologis Madura. Tanah tegalan yang tandus dan tidak produktif menciptakan kemiskinan struktural yang akut. Lahan pertanian tidak memberi penghasilan cukup, sementara jumlah penduduk terus bertambah.

Dalam kondisi itu, sebagian pemuda desa mengambil jalan yang dianggap “hitam” menjadi blater. Bukan semata karena ingin berbuat jahat, tapi karena menjadi blater menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan ladang: kehormatan dan pengaruh sosial. Dengan menjadi blater, seorang pemuda desa bisa membangun identitas sebagai sang pemberani figur yang disegani, bukan diabaikan.

Tidak semua blater lahir dari satu motif yang sama. Ada yang sekadar bertahan hidup, ada yang memprotes ketidakadilan struktural, ada pula yang memang mengejar keuntungan pribadi.

Bertahan di Bawah Tekanan Negara

Keberadaan blater tidak selalu dibiarkan begitu saja oleh negara. Pada era Orde Baru, rezim Soeharto melancarkan operasi petrus penembak misterius sebagai respons atas meningkatnya kriminalitas di berbagai daerah, termasuk Madura. Di Kabupaten Bangkalan, sejumlah tokoh blater menjadi sasaran operasi ini.

Salah satu blater yang menjadi sasaran adalah sosok yang menguasai jalur perdagangan perkapalan dari pesisir Madura hingga Pontianak. Berkali-kali ia lolos dari jerat hukum meski pernah terlibat pembunuhan sampai akhirnya tewas dalam operasi petrus.

Namun operasi itu tidak menghapus komunitas blater. Tidak lama setelah itu, ketika rezim Orde Baru kembali membutuhkan mobilisasi massa menjelang pemilu, blater direkrut ulang sebagai mitra. Pola ini diberantas saat mengganggu, dimanfaatkan saat dibutuhkan justru memperkuat posisi blater sebagai aktor yang sulit dieliminasi secara sepihak.

Reformasi Membuka Pintu yang Lebih Lebar

Titik balik terbesar bagi komunitas blater adalah era Reformasi. Desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung mengubah peta kekuasaan lokal secara fundamental.

Sebelum Reformasi, pengaruh blater terbatas di lingkaran desa. Jabatan tertinggi yang lazim mereka duduki adalah kepala desa (klebun). Di luar itu, mereka beroperasi di sektor informal: bisnis keamanan, jual beli ternak, perdagangan perkapalan, hingga praktik rentenir.

Pasca-Reformasi, arena itu meluas. Di salah satu kabupaten di Madura, figur berlatar belakang blater berhasil menduduki jabatan bupati. Di Kabupaten Sumenep, komunitas blater bahkan membentuk perkumpulan terorganisir bernama Selendang Hitam nama yang diambil dari kebiasaan mereka mengenakan odeng (ikat kepala), dengan kata “hitam” merujuk pada dunia yang selama ini mereka geluti.

Perkembangan ini bukan kebetulan. Sistem pemilihan langsung memberi keuntungan bagi siapa pun yang memiliki akar sosial kuat di tingkat komunitas. Blater, dengan jaringan pengikut yang luas dan loyalitas yang terbangun bertahun-tahun, memiliki modal sosial yang tidak dimiliki banyak kandidat formal.

Dari Bisnis Kekerasan ke Bisnis Proyek

Transformasi blater di era modern tidak berhenti di politik. Pergeseran yang lebih jauh terjadi ketika blater mulai masuk ke ekonomi formal melalui sektor konstruksi dan infrastruktur.

Caranya sistematis. Mereka mendirikan CV, lalu mengikuti tender proyek pembangunan kabupaten pengaspalan jalan, perbaikan infrastruktur desa. Koneksi dengan politisi dan birokrat membuka akses ke proyek-proyek itu. Sebagai imbalannya, blater menyediakan jasa yang dibutuhkan para penguasa: memobilisasi massa, mengamankan demonstrasi, atau membungkam kritik dari kelompok masyarakat sipil.

Pola ini berjalan sebagai simbiosis yang saling menguntungkan. Politisi mendapat alat mobilisasi tanpa perlu tangan kotor. Blater mendapat perlindungan hukum dan akses ekonomi. Keduanya beroperasi di ruang yang sama-sama menguntungkan, dan sama-sama sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan formal.

Skala pengaruh seorang blater kini berbanding lurus dengan kapasitas jaringannya. Blater yang pengaruhnya hanya di satu desa akan mendapat proyek sebatas pengaspalan jalan kampung. Blater yang jaringannya melampaui batas desa dan terhubung ke tingkat kabupaten atau bahkan nasional akan mengakses proyek yang jauh lebih besar.

Yang Tidak Berubah

Di balik semua transformasi itu, satu hal tetap sama: blater eksis karena ada ruang yang tidak diisi oleh negara.

Selama institusi formal tidak bisa dipercaya atau tidak hadir sama sekali masyarakat akan menciptakan sistemnya sendiri. Blater adalah salah satu bentuk sistem itu. Bukan anomali, bukan kecelakaan sejarah, melainkan respons logis terhadap ketidakhadiran negara yang berlangsung selama berabad-abad.

Era Reformasi tidak mengubah logika dasar ini. Yang berubah hanya arenanya: dari jalanan desa ke ruang sidang tender, dari konflik fisik ke persaingan proyek. Blater hari ini bukan lagi sekadar jagoan kampung. Mereka adalah aktor yang memahami dan memanfaatkan celah antara hukum yang tertulis dan hukum yang benar-benar berlaku.

Sumber: Abdur Rozaki, “Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura,” Kyoto Review of Southeast Asia Issue 11 (2009); Mohammad Kosim, “Kyai dan Blater: Elite Lokal dalam Masyarakat Madura,” KARSA Vol. XII No. 2 (2007).

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Blater Blater Madura Hukum Adat