Dalam perspektif sebagai bagian dari Generasi Z yang lahir dan tumbuh di tengah pesatnya arus digital, saya memandang globalisasi bukan sekadar tren ekonomi, melainkan fenomena sistemik yang mendefinisikan ulang cara kita hidup. Sebagai contoh, globalisasi memungkinkan kita mengakses teknologi terbaru dari Amerika hingga belajar pemrograman dari tutor di India hanya dengan satu klik. Namun, di balik kemudahan akses ini, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks. Secara makro, data Bank Dunia menunjukkan bahwa perdagangan global sejak tahun 1990-an telah mengangkat ratusan juta orang dari garis kemiskinan, termasuk Indonesia yang memegang peran strategis sebagai pemasok komoditas global. Secara kultural, globalisasi ibarat jembatan yang mendekatkan jarak makanan tradisional Korea seperti kimchi kini bersanding dengan warung pinggiran di Jakarta, dan musik K-Pop menjadi inspirasi kreatif bagi banyak remaja. Namun, integrasi ekonomi global ini sering kali bersifat asimetris. Ironisnya, realitas di lapangan tidak selalu seindah layar ponsel kita. Di wilayah Bangka Belitung, misalnya, ekspor timah ke pasar global menyisakan luka lingkungan yang mendalam dan kondisi kerja yang marginal bagi masyarakat lokal. Sementara korporasi global meraup keuntungan fantastis, pekerja lokal sering kali terjebak dalam upah yang minim dan risiko ekologis jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang berpihak pada keadilan, globalisasi justru dapat memperlebar jurang ketimpangan antara pemilik modal dan tenaga kerja.

Lebih jauh lagi, globalisasi membawa ancaman yang lebih halus namun fundamental homogenisasi budaya. Di tengah banjir informasi global, identitas lokal sering kali terpinggirkan demi standar estetika atau gaya hidup universal yang didikte oleh algoritma media sosial. Generasi Z kini menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dalam kancah internasional tanpa kehilangan akar budayanya. Ada risiko nyata di mana kita menjadi fasih dalam tren global, namun buta terhadap kearifan lokal yang membentuk jati diri bangsa. Tanpa upaya kurasi budaya yang sadar, kita hanya akan menjadi konsumen pasif dari nilai-nilai luar yang belum tentu selaras dengan konteks sosial kita. Selain itu, ketergantungan pada platform digital asing menciptakan kerentanan terhadap kedaulatan data. Di era di mana data adalah minyak baru, posisi Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar raksasa bagi perusahaan teknologi multinasional. Kita memerlukan transformasi dari sekadar pengguna menjadi inovator yang mampu menciptakan ekosistem digital mandiri. Perlindungan data pribadi dan kemandirian teknologi harus menjadi agenda prioritas pemerintah agar nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas digital masyarakat dapat berputar kembali untuk pembangunan nasional, bukan justru menguap ke luar negeri. Pada akhirnya, globalisasi adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi jembatan kemakmuran jika negara memiliki regulasi yang kuat untuk melindungi hak pekerja serta kelestarian lingkungan. Sebaliknya, ia akan menenggelamkan kita dalam ketimpangan jika kita hanya menjadi penonton pasif di tanah air sendiri. Sebagai generasi digital, tugas kita bukan lagi sekadar menikmati kemudahan akses, melainkan memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak dibayar dengan harga kemanusiaan yang terlalu mahal. Tapi dengan solidaritas global harus dibangun di atas pondasi keadilan lokal yang kokoh.

Penulis : Herliza

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Globalisasi