Indonesia adalah negara agraris. Hamparan sawah membentang dari Sabang sampai Merauke, jutaan keluarga menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun di balik gambaran itu, ada ironi yang menyesakkan: menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Januari 2025, sepanjang tahun 2024 Indonesia mengimpor beras sebanyak 4,52 juta ton naik 47,38 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,06 juta ton, sekaligus menjadi rekor impor beras tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Angka itu bukan sekadar statistik. Di balik setiap ton beras impor yang masuk, ada petani lokal yang terpaksa menjual gabahnya di bawah harga wajar.

Impor sebagai Kebijakan Publik, Petani sebagai Korban Eksternalitas

Dalam ilmu Ekonomi Publik, eksternalitas negatif terjadi ketika suatu keputusan ekonomi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Kebijakan impor beras adalah contoh nyata dari fenomena ini.

Pemerintah mengambil keputusan impor dengan alasan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi konsumen. Tujuannya jelas: mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau. Namun, sebagaimana dikutip dari publikasi Kementerian Keuangan RI, produk pangan impor kerap dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan produk lokal, menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Petani tidak duduk di meja perundingan kebijakan impor, namun mereka yang paling merasakan akibatnya.

Harga Gabah Tertekan, Semangat Bertani Terkikis

Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (2025) menemukan bahwa ketika beras impor membanjiri pasar domestik, petani lokal kesulitan menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Harga internasional yang lebih rendah dibandingkan biaya produksi domestik membuat produk impor lebih kompetitif di pasar, sehingga menurunkan insentif petani untuk berproduksi.

Kondisi ini bukan sekadar teori. Ketika beras impor tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Maret 2024 bersamaan dengan musim panen petani di Blora, Grobogan, dan Sragen para petani menyatakan kekhawatiran mereka secara terbuka kepada Media Indonesia. “Harga gabah saat ini masih bagus, tapi kami khawatir akan anjlok karena banyak beras impor masuk,” ungkap salah seorang petani di Banjarejo, Kabupaten Blora.

Yang lebih memprihatinkan, sebagaimana dilaporkan Ketua HKTI Jawa Tengah Bambang Raya Saputra kepada Media Indonesia (2024), kenaikan harga beras di pasar justru tidak dinikmati petani karena petani menjual gabah, bukan beras. Keuntungan dari selisih harga itu mengalir ke tangan tengkulak yang menimbun gabah, lalu melepasnya saat harga naik.

Paradoks: Beras Naik, Petani Tetap Rugi

Awal 2025 mencatat fenomena yang mencengangkan: harga gabah di tingkat petani justru turun, sementara harga beras premium di pasaran naik menjadi Rp15.560 per kilogram dan beras medium Rp13.600 per kilogram, sebagaimana dicatat oleh Panel Harga Badan Pangan Nasional pada 13 Januari 2025 dan dilaporkan CNBC Indonesia. Ini membuktikan bahwa mekanisme pasar tidak bekerja adil bagi petani keuntungan dari rantai pasok beras tidak sampai ke tangan yang paling berjasa memproduksinya.

Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Mengimpor

Kebijakan impor memiliki justifikasi jangka pendek. Secara teoritis, impor diperlukan ketika konsumsi domestik melebihi kapasitas produksi, atau ketika harga domestik jauh lebih tinggi dibandingkan harga internasional. Namun, solusi jangka pendek tidak boleh terus-menerus mengorbankan kedaulatan pangan jangka panjang.

Menurut kajian yang diterbitkan Kementerian Pertanian RI (2025), industri pangan lokal yang kuat tidak hanya menyerap hasil panen petani, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor komoditas pangan pokok. Ini adalah arah yang seharusnya menjadi prioritas kebijakan publik.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan impor dibarengi dengan mekanisme perlindungan nyata bagi petani: penyerapan gabah oleh Bulog sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), modernisasi pertanian, serta akses pembiayaan yang memadai. Mengimpor boleh saja tetapi tidak boleh dengan menjadikan petani sebagai pihak yang menanggung eksternalitas negatif tanpa kompensasi apapun.

Sebagai bangsa yang mengaku agraris, sudah saatnya kita berhenti menjadikan petani sebagai penyangga krisis yang dibayar paling murah. Kebijakan pangan yang adil bukan hanya soal menjaga harga beras di pasar ia adalah soal keadilan ekonomi bagi jutaan rakyat yang setiap hari turun ke sawah demi meja makan kita.

Sumber:

1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2025, Januari 15). Konferensi Pers: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia 2024. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2017-2023.html

2. CNBC Indonesia. (2025, Januari 16). Impor Beras RI Sepanjang 2024 Tembus 4,52 Juta Ton, Ini Pemasoknya! https://www.cnbcindonesia.com/news/20250116085359-4-603570/impor-beras-ri-sepanjang-2024-tembus-452-juta-ton-ini-pemasoknya

3. CNBC Indonesia. (2025, Januari 13). Aneh! Harga Gabah Petani Turun, Beras Malah Naik Lampaui Tahun 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250113155817-4-602819/aneh-harga-gabah-petani-turun-beras-malah-naik-lampaui-tahun-2024

4. Media Indonesia. (2024, Maret 6). Beras Impor Masuk Lagi, Petani Jateng Khawatir Harga Gabah Anjlok. https://mediaindonesia.com/nusantara/656795/beras-impor-masuk-lagi-petani-jateng-khawatir-harga-gabah-anjlok

5. Kementerian Keuangan RI – KPPN Watampone. Dampak Kebijakan Impor terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3689-dampak-kebijakan-impor-terhadap-ketahanan-pangan-di-indonesia.html

6. Kementerian Pertanian RI. (2025). Strategi Kebijakan Industri Pangan Lokal. Jurnal Pertanian Berkelanjutan. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jp3/article/download/4170/4274/10424

7. Mubarok, dkk. (2025). Dampak Impor Beras terhadap Ketahanan Pangan dan Petani Lokal di Indonesia. Jurnal Pertanian Cemara. https://ejournalwiraraja.com/index.php/FP/article/view/4272

8. Kusumastuti, A. I., dkk. (2024). Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir terhadap Kesejahteraan Petani Padi. JINTAN: Jurnal Ilmiah Pertanian. https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jintan/article/download/5312/3378/19027

9. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. (2025). Analisis Pengaruh Harga Gabah, Impor, dan Produksi terhadap Kesejahteraan Petani: Studi Kasus NTP di Indonesia. Vol. 3, No. 3. https://www.researchgate.net/publication/393616253_Analisis_Pengaruh_Harga_Gabah_Impor_dan_Produksi_terhadap_Kesejahteraan_Petani_Studi_Kasus_NTP_di_Indonesia

10. GoodStats. (2025, Maret 12). Impor Beras Indonesia pada 2024 Capai 4,52 Juta Ton. https://data.goodstats.id/statistic/impor-beras-indonesia-pada-2024-capai-452-juta-ton-zZE68

11. Kompas.id. (2023, November 7). Hati-hati, “Banjir” Beras Impor Bisa Tekan Harga Gabah Petani Tahun Depan. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/07/hati-hati-banjir-beras-impor-bisa-tekan-harga-gabah-petani-tahun-depan

Oleh: Rachma Dwi Cahyaningrum— Mahasiswi Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan, foto, gambar, ilustrasi, apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: beras Impor Petani