Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis polemik pengadaan motor listrik jenis trail oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disinggung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembanding terhadap belum terwujudnya iuran BPJS Kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, dengan menggunakan kerangka teori risiko operasional. Latar belakang penelitian ini didasari pada kesenjangan kajian akademik mengenai penerapan konsep risiko operasional, yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks perusahaan dan perbankan, pada konteks pengelolaan anggaran dan program di sektor pemerintahan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis dokumen atau analisis isi terhadap pemberitaan media massa dan sumber resmi DPR RI, yang kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka identifikasi, klasifikasi jenis, serta matriks frekuensi dan tingkat keseriusan (severity) risiko operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pengadaan motor trail BGN mencerminkan risiko proses sebagai sumber risiko operasional yang paling dominan, ditandai dengan kesenjangan antara realisasi anggaran di atas dokumen dan kondisi riil distribusi di lapangan, diikuti oleh kontribusi risiko sumber daya manusia akibat pergantian pimpinan lembaga dan risiko eksternal berupa tekanan opini publik. Berdasarkan matriks frekuensi-severity, kasus ini tergolong pada kuadran frekuensi rendah dengan dampak signifikan tinggi, yang menuntut strategi deteksi dan pemantauan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem kontrol manajemen dan transparansi penyerapan anggaran program pemerintah merupakan langkah mendasar untuk mencegah risiko operasional serupa di masa mendatang.

Kata kunci: risiko operasional, kegagalan proses internal, anggaran program pemerintah, BPJS Kesehatan, Makan Bergizi Gratis

1. Pendahuluan

Manajemen risiko operasional pada awalnya berkembang sebagai konsep yang banyak diterapkan di sektor perbankan dan korporasi untuk menjelaskan kerugian yang timbul bukan dari risiko pasar atau risiko kredit, melainkan dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta kejadian dari luar organisasi. Risiko semacam ini umumnya muncul akibat lemahnya sistem kontrol manajemen yang diterapkan oleh suatu organisasi, sehingga proses internal yang seharusnya berjalan terstruktur dan terawasi justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada awal tahun 2026, isu pengelolaan anggaran program pemerintah kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya video yang memperlihatkan ribuan unit motor listrik jenis trail bermerek Badan Gizi Nasional (BGN) menumpuk di sebuah gudang, sementara program tersebut diperuntukkan bagi operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut laporan di lapangan masih belum menerima kendaraan tersebut secara merata. Isu ini kemudian dikaitkan oleh anggota Komisi IX DPR RI dengan wacana penggratisan iuran BPJS Kesehatan, dengan argumen bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk pengadaan kendaraan tersebut semestinya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan kesehatan dasar masyarakat yang dinilai lebih mendesak.

Selama ini, kajian mengenai risiko operasional masih relatif terbatas pada studi kasus di lingkungan korporasi dan industri keuangan, sementara penerapannya pada konteks pengelolaan anggaran dan program pemerintah masih jarang dibahas secara akademik, padahal organisasi pemerintah pada dasarnya juga menghadapi eksposur risiko operasional yang serupa, baik dari sisi proses, manusia, sistem, maupun faktor eksternal. Kesenjangan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi jenis dan sumber risiko operasional yang terkandung dalam kasus pengadaan motor trail BGN dan kaitannya dengan wacana BPJS Kesehatan gratis; kedua, memetakan tingkat keseriusan kasus tersebut menggunakan matriks frekuensi dan severity risiko operasional; dan ketiga, merumuskan implikasi kasus ini terhadap tata kelola risiko operasional pada program pemerintah secara lebih luas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal (single case study), yang berfokus pada satu peristiwa aktual, yaitu polemik pengadaan motor trail BGN dan wacana BPJS Kesehatan gratis yang berkembang di ruang publik dan forum DPR RI sepanjang awal tahun 2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (document study) terhadap data sekunder, yang meliputi pemberitaan media daring nasional dan daerah, rilis resmi dari laman DPR RI, serta dokumen kebijakan terkait program Makan Bergizi Gratis dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data sekunder tersebut kemudian dilengkapi dengan kajian literatur dari bahan ajar dan buku teks manajemen risiko operasional sebagai kerangka analisis.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) kualitatif dengan tahapan sebagai berikut. Tahap pertama adalah identifikasi risiko, yaitu mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang relevan dengan potensi kegagalan proses, manusia, sistem, dan faktor eksternal dari rangkaian kasus yang diberitakan. Tahap kedua adalah klasifikasi atau pengelompokan risiko ke dalam empat jenis risiko operasional, yaitu risiko sumber daya manusia, risiko teknologi atau sistem, risiko proses, dan risiko eksternal. Tahap ketiga adalah evaluasi dan pengukuran risiko menggunakan dua dimensi, yaitu frekuensi kemunculan kejadian dan tingkat keseriusan (severity) dampaknya, yang kemudian diposisikan ke dalam matriks frekuensi-severity untuk menentukan kuadran risiko dan strategi penanganan yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Kasus

Badan Gizi Nasional merencanakan pengadaan lebih dari 24 ribu unit motor listrik jenis trail sebagai sarana distribusi logistik program Makan Bergizi Gratis ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau kendaraan besar, dengan sekitar 21.800 unit tercatat telah terealisasi dalam dokumen anggaran tahun 2025. Namun, di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, ribuan dapur SPPG dilaporkan belum menerima kendaraan tersebut, bahkan tanpa kejelasan jadwal maupun jumlah pasti distribusinya. Kesenjangan ini mencuat ke publik setelah video yang memperlihatkan deretan motor tersebut menumpuk di sebuah gudang di Jawa Barat menjadi viral, yang kemudian mendorong perdebatan di Komisi IX DPR RI mengenai prioritas penggunaan anggaran negara, termasuk usulan agar anggaran serupa dialihkan untuk membiayai penggratisan iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 225 juta peserta non-penerima upah.

3.2 Identifikasi dan Klasifikasi Jenis Risiko Operasional

Hasil analisis isi terhadap rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa risiko proses merupakan jenis risiko operasional yang paling dominan dalam kasus ini. Risiko proses ditandai dengan penyimpangan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual dari suatu prosedur, yang dalam kasus ini tampak dari kesenjangan antara status realisasi anggaran yang tercatat di atas dokumen dengan kondisi distribusi motor yang belum sampai ke daerah penerima manfaat. Indikasi lemahnya pengawasan dan pelaporan yang kurang memadai, sebagaimana dicirikan dalam sumber risiko kegagalan proses internal, terlihat dari ketidaksinkronan informasi antara tingkat pusat dan daerah mengenai jumlah serta jadwal distribusi kendaraan.

Selain risiko proses, kasus ini juga mengandung unsur risiko sumber daya manusia, yang tercermin dari pergantian tiga pimpinan BGN di tengah berjalannya program. Pergantian kepemimpinan yang terjadi secara mendadak menggambarkan risiko ketergantungan pada figur atau kebijakan pimpinan tertentu, sehingga ketika terjadi perubahan kepemimpinan, kelangsungan dan akuntabilitas program berpotensi terganggu.

Risiko eksternal turut berkontribusi dalam membentuk eskalasi kasus ini menjadi isu nasional. Viralnya rekaman video penumpukan motor di media sosial merupakan kejadian dari luar kendali langsung organisasi yang kemudian memicu tekanan publik dan politik, sehingga mendorong isu ini naik menjadi bahan evaluasi resmi di forum DPR. Hal ini sejalan dengan karakteristik risiko eksternal yang umumnya jarang terjadi namun berdampak besar terhadap reputasi organisasi.

Sementara itu, risiko teknologi atau sistem tidak menjadi sumber risiko utama dalam kasus ini, karena permasalahan yang muncul lebih berkaitan dengan tata kelola dan distribusi anggaran ketimbang kegagalan sistem teknologi informasi tertentu.

3.3 Pemetaan dalam Matriks Frekuensi dan Severity

Berdasarkan dua dimensi pengukuran risiko operasional, yaitu frekuensi kejadian dan tingkat keseriusan dampak, kasus kesalahan alokasi dan keterlambatan distribusi anggaran semacam ini tergolong sebagai kejadian dengan frekuensi relatif rendah, mengingat polemik serupa tidak rutin terjadi pada setiap siklus anggaran program pemerintah, namun memiliki tingkat keseriusan atau severity yang tinggi, baik dari sisi nilai anggaran yang melibatkan triliunan rupiah maupun dari sisi dampak terhadap kepercayaan publik dan legitimasi kebijakan kesehatan nasional.

Posisi pada kuadran frekuensi rendah dan severity tinggi ini menuntut strategi penanganan berupa deteksi dan pemantauan (detect and monitor), yang berarti organisasi perlu membangun mekanisme audit dan evaluasi yang mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini, alih-alih hanya mengandalkan pengawasan rutin yang bersifat administratif semata. Tanpa mekanisme deteksi dini semacam ini, risiko yang semula berada pada kuadran frekuensi rendah berpotensi bergeser menjadi kejadian yang lebih sering terjadi apabila pola kegagalan proses serupa tidak dikoreksi pada program-program berikutnya.

3.4 Implikasi terhadap Tata Kelola Risiko Operasional Sektor Pemerintah

Usulan DPR untuk mengalihkan sisa anggaran program yang tidak terserap optimal guna membiayai penggratisan BPJS Kesehatan dapat dipahami sebagai bentuk strategi penanganan risiko, khususnya upaya mengurangi risiko ketidaktepatan alokasi dengan mengarahkan dana pada kebutuhan yang dinilai memiliki dampak sosial lebih besar dan lebih terukur. Hal ini menegaskan bahwa prinsip manajemen risiko operasional, yang menekankan pengelolaan ketimbang sekadar pengukuran semata, juga relevan diterapkan pada level kebijakan publik, tidak hanya pada level operasional teknis suatu lembaga.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan sebagai bagian dari sistem kontrol manajemen yang efektif. Ketika dokumentasi anggaran menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi namun tidak tercermin dalam kondisi riil di lapangan, hal tersebut menjadi indikator awal lemahnya proses pengawasan internal yang, jika tidak segera dikoreksi, dapat berkembang menjadi risiko yang lebih besar dan sulit dikendalikan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa polemik pengadaan motor trail BGN untuk program Makan Bergizi Gratis dan kaitannya dengan wacana BPJS Kesehatan gratis dapat dipahami secara komprehensif melalui kerangka risiko operasional. Risiko proses teridentifikasi sebagai sumber risiko yang paling dominan dalam kasus ini, didukung oleh kontribusi risiko sumber daya manusia akibat pergantian kepemimpinan lembaga dan risiko eksternal berupa tekanan opini publik, sementara risiko teknologi relatif tidak signifikan. Berdasarkan matriks frekuensi-severity, kasus ini berada pada kuadran frekuensi rendah dengan dampak signifikan tinggi, yang menuntut strategi deteksi dan pemantauan berkelanjutan ketimbang pengawasan rutin biasa.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa konsep manajemen risiko operasional yang selama ini banyak diterapkan di sektor korporasi dan perbankan juga relevan dan perlu diadopsi secara lebih sistematis dalam pengelolaan anggaran serta program-program pemerintah, mengingat eksposur terhadap kegagalan proses internal, sumber daya manusia, dan tekanan eksternal pada sektor publik tidak kalah nyata dibandingkan sektor swasta. Penguatan sistem kontrol manajemen, transparansi penyerapan anggaran, serta mekanisme deteksi dini menjadi langkah mendasar yang perlu diperkuat untuk mencegah berulangnya kasus serupa di masa mendatang. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan kuantitatif, misalnya melalui simulasi probabilitas dan severity kerugian anggaran program pemerintah secara lebih terukur.

Daftar Pustaka

Fahmi, Irham. Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi. Bandung: Alfabeta, 2014.

Hanafi, Mamduh M. Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Kasmir. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mulyawan, Setia. Manajemen Risiko. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Lam, James. Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.

Djohanputro, Bramantya. Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi. Jakarta: PPM, 2004.

Sunaryo, T. Manajemen Risiko Finansial. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Syafiie, Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Herald Jateng. “Ribuan Dapur MBG Jateng Menunggu, Motor Trail Listrik Tak Kunjung Datang.” Diakses 17 Juni 2026. https://jateng.herald.id/2026/04/13/ribuan-dapur-mbg-jateng-menunggu-motor-trail-listrik-tak-kunjung-datang/.

Otodream. “DPR Singgung Motor Listrik MBG, Anggarannya Bisa Buat Iuran BPJS Kesehatan Gratis.” Diakses 17 Juni 2026. https://www.otodream.com/motor/21315-dpr-singgung-motor-listrik-mbg-anggarannya-bisa-buat-iuran-bpjs-kesehatan-gratis.

Periskop.id. “Sentil Uang Negara Dipakai untuk Beli Motor Trail, DPR Desak BPJS Kesehatan Digratiskan.” Diakses 17 Juni 2026. https://periskop.id/nasional/20260416/sentil-uang-negara-dipakai-untuk-beli-motor-trail-dpr-desak-bpjs-kesehatan-digratiskan.

Kedai Pena. “Daripada Dialokasikan Untuk Kendaraan, Wakakom IX: Lebih Baik Negara Bayari Peserta BPJS Kesehatan.” Diakses 17 Juni 2026. https://www.kedaipena.com/daripada-dialokasikan-untuk-kendaraan-wakakom-ix-lebih-baik-negara-bayari-peserta-bpjs-kesehatan/.

IDN Times. “DPR: APBN Mampu Biayai Semua Peserta BPJS Kesehatan.” Diakses 17 Juni 2026. https://www.idntimes.com/news/indonesia/dpr-apbn-mampu-biayai-semua-peserta-bpjs-beli-motor-trail-bisa-kok-00-xvwcc-t03gjd.

DPR RI. “Negara Mampu Gratiskan BPJS Seluruh Warga Negara, Hanya Butuh Political Will!” Diakses 17 Juni 2026. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Negara+Mampu+Gratiskan+BPJS+Seluruh+Warga+Negara,+Hanya+Butuh+Political+Will!-63246.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan, foto, gambar, ilustrasi, apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: BGN BPJS Kesehatan Gratis Motor Trail BGN Risiko Operasional