Kementerian ATR/BPN Siap Dukung Percepatan Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup penguatan tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengadaan tanah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang berlangsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (04/05/2026).

“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya feasible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Wamen Ossy.

Dukung Sinkronisasi Tata Ruang

Wamen Ossy menjelaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini tengah berjalan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di wilayah Pantura Jawa.

Penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan di tingkat daerah agar seluruh kebijakan dan pembangunan dapat berjalan selaras dengan rencana induk nasional.

Percepat Proses KKPR dan Pengadaan Tanah

Selain sinkronisasi tata ruang, Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, tentunya dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tutur Wamen Ossy.

Dalam aspek pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN juga menyatakan kesiapan untuk mendukung penyediaan lahan yang dibutuhkan demi kelancaran pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut.

Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Menurut Wamen Ossy, keberhasilan proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa membutuhkan koordinasi dan integrasi lintas kementerian/lembaga yang kuat, terutama dalam sinkronisasi data spasial dan pemetaan.

“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dalam pembangunan proyek tersebut.

“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah Menteri/Kepala Lembaga, Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.