SINGKIL — Elemen masyarakat sipil, pemuda, dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Singkil kembali menyuarakan tuntutan keras kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat. Mereka secara kolektif menagih janji para wakil rakyat terkait transparansi tata kelola dan alokasi dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) agar tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyelewengan.

Tuntutan ini kembali mengemuka menyusul komitmen yang sebelumnya kerap digaungkan oleh para anggota dewan untuk membuka rincian usulan program Pokir kepada publik. Namun, masyarakat menilai bahwa hingga saat ini, akses informasi mengenai bentuk program, lokasi sasaran, pihak pelaksana, hingga besaran anggaran Pokir dari masing-masing anggota dewan masih sangat tertutup dan sulit diakses.

”Dana Pokir itu pada hakikatnya adalah uang rakyat yang disalurkan untuk menjawab aspirasi di daerah pemilihan, bukan dana pribadi atau dana taktis politis. Oleh karena itu, pengelolaannya wajib transparan. Kami menagih janji DPRK untuk membuka data tersebut ke ruang publik,” tegas perwakilan aliansi pemuda dan masyarakat Aceh Singkil dalam sebuah diskusi publik, Jumat (11/9).

Masyarakat mendesak agar dokumen usulan dan realisasi Pokir dipublikasikan secara resmi, misalnya melalui portal website resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atau papan pengumuman di Sekretariat Dewan (Sekwan).

Keterbukaan informasi ini dinilai sangat krusial untuk mencegah berbagai potensi masalah, antara lain:

Tumpang tindih anggaran: Mencegah satu proyek didanai oleh dua sumber anggaran yang berbeda (duplikasi).
Praktik Nepotisme: Menghindari alokasi proyek yang hanya diarahkan kepada tim sukses, keluarga, atau kelompok tertentu (konflik kepentingan).
Proyek Fiktif atau Asal Jadi: Memastikan proyek infrastruktur maupun pemberdayaan yang menggunakan dana Pokir benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi dan kebutuhan riil masyarakat desa.

Selain transparansi data, warga juga meminta adanya mekanisme evaluasi publik terhadap kualitas proyek fisik maupun non-fisik yang didanai melalui Pokir. Banyak keluhan di tingkat akar rumput yang menyoroti bahwa sejumlah bantuan atau pembangunan fisik dari dana aspirasi dewan cepat rusak atau tidak memiliki nilai guna jangka panjang bagi masyarakat desa.

Publik menaruh harapan besar agar lembaga legislatif Aceh Singkil dapat membongkar stigma negatif yang selama ini melekat pada dana aspirasi. Dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) dan terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan fungsi pengawasan DPRK Aceh Singkil diyakini akan kembali menguat. Keterbukaan alokasi Pokir menjadi ujian pertama bagi wakil rakyat untuk membuktikan keberpihakannya pada kemajuan daerah, bukan sekadar kepentingan golongan.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: Aceh Singkil Dana Pokir DPRK