Masa saat menjarah rumah anggota DPR RI.

Peristiwa yang terjadi di awal bulan September 2025 kemarin merupakan peristiwa yang kelam bagi anggota DPR RI bukan tanpa sebab rumah dan harta yang dimiliki anngota DPR RI sekaligus publik figur yaitu Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbac menjadi sasaran luapan amukan massa. Aksi yang dilakukan oleh massa yang sangat ramai dan tidak terkendali memadati rumah DPR RI menerobos masuk dengan merusak kunci pintu rumah dan merusak kaca-kaca jendela sehingga aksi penjarahan pun terjadi dan tidak dapat dihindarkan lagi. Dari rekaman yang viral atas kejadian tersebut terlihat warga berbondong-bondong masuk kedalam isi rumah mengambil segala sesuatu apa saja harta benda yang dilihat mewah dan bernilai untuk diambil dan dibawah pergi.

Tanggapan Warganet dan Media Asing

Atas kejadian penjarahan tersebut ternyata juga memicu gelombang reaksi yang beragam dari kalangan netizen di media sosial. Peristiwa yang menjadi viral dan trending topic ini menyedot ribuan komentar pengguna dari berbagai platform, khususnya X dan TikTok. Banyak netizen yang mendukung aksi massa karena melihat penjarahan sebagai bentuk protes atas pernyataan kontroversial Sahroni serta isu kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap membebani rakyat. Beberapa netizen juga menyampaikan simpati kepada para pendemo sekaligus mengingatkan agar aksi tidak berujung pada pembakaran rumah atau menyerang warga yang tak bersalah di sekitar lokasi. Mereka mengimbau agar barang-barang yang dijarah diambil dengan tertib tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Ada pula yang berharap massa menahan diri dan memilih cara damai mengemukakan aspirasi supaya tidak menimbulkan kerugian besar pada lingkungan yang padat penduduk. Disisi lain, banyak netizen yang merasa prihatin dengan tindakan anarkis yang dilakukan massa tersebut. Mereka mengkritik keras perilaku penjarahan dan perusakan yang melewati batas kewajaran. Sebagian berpendapat bahwa kekerasan bukan solusi dalam mengekspresikan kekecewaan dan justru memperburuk citra demo damai yang sedang berlangsung. Selain itu, muncul teori dan spekulasi dari netizen bahwa Sahroni sudah mengetahui kemungkinan rumahnya akan dijarah sehingga banyak barang berharganya sudah dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Ada pula komentar yang menganggap rumah yang dijarah hanyalah ‘santapan’ kecil karena aset Sahroni yang sebenarnya tersimpan di lokasi lain. Teori ini memicu perdebatan antara yang mendukung dan yang skeptis terhadap sang legislator. Reaksi netizen juga memperlihatkan pembahasan tersendiri soal barang-barang yang dijarah, seperti foto keluarga yang bernilai sentimental, koleksi anggur Betap, jam tangan mewah, serta mobil mewah yang rusak akibat perusakan. Netizen membandingkan antara kemarahan rakyat dengan besarnya kerugian materi yang diderita Sahroni, sehingga muncul pertanyaan tentang prioritas dan proporsionalitas aksi massa tersebut.

Berbeda dari netizen tanggapan dari 3 media asing yaitu Bangkok post, Financial Times, dan The New York Times dengan memberitakan kalau peristiwa ini sebagai bagian dari rangkaian unjuk rasa yang meluas ke berbagai kota di Indonesia. Media Thailand, Bangkok Post, dalam artikelnya juga menyoroti bahwa ada penjarahan di sejumlah rumah anggota dewan dan menteri ketika demo pecah di RI.

Bangkok Post memahami bahwa demo terjadi karena masyarakat Indonesia memprotes tingginya gaji dan tunjangan para anggota DPR, ditambah karena tewasnya seorang pengemudi ojek online oleh polisi.

“Rumah sejumlah politikus dan fasilitas umum dijarah atau dibakar,” tulis Bangkok Post.

Bangkok Post juga mengabarkan perintah Prabowo terhadap TNI dan Polri untuk menindak tegas para perusuh dan penjarah.

“Prabowo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan dan didampingi para pimpinan berbagai partai politik, mengatakan ia telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas para perusuh dan penjarah, seraya memperingatkan bahwa beberapa tindakan tersebut merupakan indikasi ‘terorisme’ dan ‘makar’,” tulis Bangkok Post.

Media Inggris Financial Times melalui artikelnya berjudul Indonesian finance minister’s home looted as unrest spreads mengungkapkan bahwa serangan ke rumah Sahroni dipicu oleh ucapannya yang menyebut para pengunjuk rasa “tolol” karena menuntut reformasi parlemen.

The New York Times dalam artikelnya “Indonesia’s Leader Says He Will Bow to Some Protester Demands After Riots” menambahkan, penjarahan rumah Sahroni berlangsung brutal.

Barang-barang mewah seperti tas, jam tangan, televisi, bahkan bathtub ikut digondol massa. Media Amerika Serikat itu mengaitkan aksi tersebut dengan amarah publik akibat naiknya biaya hidup, pengangguran, dan kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas oleh mobil rantis Brimob.

Apa yang salah dalam Komunikasi Publik ?

Dari berbagai tanggapan tersebut, pertanyaan yang paling mengemuka adalah: apa sebenarnya yang salah dalam komunikasi publik pemerintah dan DPR?

Dosen Komunikasi Politik FIKOM Universitas Pancasila

Komunikasi pejabat publik menjadi sorotan tajam di tengah dinamika publik soal gaji dan tunjangan anggota dewan. Pernyataan yang dilontarkan oleh wakil rakyat justru menuai kontroversi dan berbalik menjadi boomerang bagi dirinya dan institusi negara. Misalnya salah satu anggota DPR, Ahmad Sahroni, menyatakan “orang tolol sedunia” saat merespons tuntutan pembubaran DPR RI yang belakangan viral di media sosial. Begitu juga dengan Eko Patrio ikut disorot karena berjoget dengan musik sound horeg di tengah situasi rakyat yang sedang marah. Selanjutnya Uya Kuya juga mendapatkan kecaman dari masyarakat usai menyatakan bahwa gaji 3 juta (per hari) tidak besar dan Nafa Urbach setuju tunjangan rumah 50 juta karena rumahnya di Bintaro Macet, dianggap tidak memiliki empati terhadap keadaan ekonomi rakyat yang sedfang susah.

Rentetan pernyataan ini direspon negatif oleh publik karena dianggap merendahkan aspirasi masyarakat. Bahkan seorang Diaspora, Salsa Erwina Hutagalong yang tinggal di Denmark, turut merespons dan menentang dengan keras pernyataan Ahmad Sahroni. Kata Tolol bukan hanya sekadar label kasar, tetapi juga bagian dari penghinaan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Erwina menantang debat kepada Ahmad Sahroni untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang tolol, Ahmad Sahroni atau rakyat Indonesia.

Rasa kecewa publik ini menekankan bahwa komunikasi publik seorang pejabat memiliki jangkauan yang luas. Ucapan yang dilontarkan di dalam negeri bisa menjangkau batas geografis seiring dengan perkembangan media sosial yang mudah diakses oleh siapapun. Era digital membuat tidak ada sekat dan batasan lagi dalam berkomunikasi, sehingga pernyataan pejabat publik tidak hanya direkam tetapi juga menyebar dalam jejaring diaspora yang aktif mengikuti perkembangan Indonesia melalui media sosial.Sudah semestinya para pejabat publik bisa belajar dari kesalahan komunikasi publik Bupati Pati, Sudewo, yang didemonstrasi oleh rakyatnya sendiri karena pernyataannya dianggap menentang dan menantang aspirasi rakyat Pati.

Fenomena ini memberikan simbol penting bahwa komunikasi publik tidak hanya sekadar menyampaikan pesan kepada publik, tetapi juga membangun kesepahaman bersama (mutual understanding) antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi publik menuntut sensivitas seorang pejabat publik terhadap konteks sosial, ekonomi dan psikologis masyarakat. Sayangnya respons para pejabat publik justru memperjelas lemahnya pemahaman komunikasi publik yang semestinya mereka lebih empatik dalam bersikap dan merespons aspirasi rakyat.

Kesalahan Dalam Komunikasi Publik

Ada beberapa faktor penting mengapa komunikasi publik pejabat belakangan ini perlu dievaluasi. Pertama, Pejabat publik menggunakan bahasa yang merendahkan rakyat. Penggunaan kata-kata kasar seperti “tolol” kepada rakyat merupakan kesalahan fatal dalam komunikasi. Publik tidak hanya menilai isi pesan, tetapi juga sikap pejabat terhadap rakyat yang diwakilinya. Saat seorang pejabat publik mengeluarkan pernyataan merendahkan, hal itu justru memperlebar jurang ketidakpercayaan yang sudah ada selama ini, antara rakyat dan lembaga legislatif. Rakyat merasa aspirasinya diremehkan, padahal DPR seharusnya menjadi jembatan aspirasi, bukan tembok penghalang.

Selain itu, bahasa yang merendahkan publik memperkuat citra negatif DPR yang selama ini dinilai jauh dari aspirasi rakyat. Tingginya gaji, tunjangan, serta fasilitas yang diterima anggota dewan tidak sebanding dengan kinerja yang dirasakan masyarakat. Ketika pejabat menggunakan diksi merendahkan, masyarakat semakin yakin bahwa DPR hanya mementingkan kepentingan elit. Alih-alih memperbaiki citra, pernyataan seperti itu justru memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Akibatnya sentiment negatif mendominasi hingga mencapai 88,9 persen, jauh melampaui sentiment netral yang hanya sebesar 9,4 persen dan sentiment positif 1,7 persen (Libang Kompas, 16-26 Agustus 2025)

Di era media sosial seperti saat ini, setiap pernyataan pejabat publik akan cepat viral, diperbincangkan dan disebarluaskan oleh warganet dan menjadi konsumsi publik. Kata-kata yang disampaikan di media sosial akan menjadi rekam jejak digital yang sulit dihapus. Inilah sebabnya ada pepatah “mulutmu harimaumu” yakni kata-kata yagn tidak dijaga maka bisa melukai orang lain, menimbulkan konflik dan amarah sebagaimana seekor harimau yang buas dan berbahaya. Oleh karena itu, pepatah ini menegaskan pentingnya komunikasi empatik, hati-hati dalam menyampaikan pesan kepada publik.

Dari peristiwa aksi penjarahan kediaman DPR tersebut seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kejahatan, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa ada yang salah dengan komunikasi publik kita. Kurangnya transparansi, retorika arogan, dan kurangnya dialog telah memperparah jurang pemisah antara warga negara dan wakil rakyat mereka. Jika pola ini tidak segera diubah, hanya masalah waktu sebelum insiden serupa terulang kembali. Sudah saatnya DPR dan pemerintahan membangun komunikasi publik yang lebih jujur, terbuka, dan empati bukan demi citra, tetapi untuk membangun kembali kepercayaan publik yang semakin rapuh.

Dari kasus ini, kita belajar bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan soal membangun kepercayaan. DPR dan pemerintah perlu berani membuka ruang dialog, menyampaikan pesan dengan bahasa yang empatik, dan mengedepankan transparansi. Hanya dengan itu jurang antara rakyat dan wakilnya dapat dijembatani, dan demokrasi bisa kembali bernapas.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer