Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, melaporkan perkembangan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut mencakup aspek penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang sebagai fondasi utama pengembangan kawasan.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Rabu (10/06/2026), Wamen Ossy menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN terus mempercepat penyediaan instrumen tata ruang guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional di Papua Selatan.

Menurutnya, salah satu capaian penting yang telah berhasil diwujudkan adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan pada Oktober 2025. Selain itu, dari target penyusunan 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut, sebanyak empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

Dari empat RDTR yang telah ditetapkan, tiga di antaranya telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung percepatan investasi di Papua Selatan. Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya agar seluruh kawasan pengembangan memiliki landasan perencanaan yang jelas dan terukur.

Selain aspek tata ruang, Wamen Ossy menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN juga telah memberikan dukungan melalui penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Hingga saat ini, tiga KKPR telah diterbitkan untuk mendukung pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, dan perkebunan sawit. Sementara itu, tiga permohonan KKPR lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung seluruh permohonan KKPR yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kepastian hukum dan kepastian investasi dalam pengembangan kawasan strategis nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga mengungkapkan bahwa Papua Selatan telah memenuhi target nasional Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian sebesar 87,24 persen. Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat posisi Papua Selatan sebagai kawasan strategis pengembangan pangan, energi, dan bioindustri.

Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, akan terus memastikan seluruh proses pembangunan di Papua Selatan berjalan di atas fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, dan pemanfaatan ruang yang terarah sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Rakortas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Kabupaten Merauke.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer