Wamen Ossy: Sektor Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/06/2026).

Dalam forum yang mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Wamen Ossy menjelaskan bahwa berbagai program prioritas nasional sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan lahan yang baik.

“Program swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, hingga ekonomi biru membutuhkan dukungan lahan dan tata ruang yang jelas. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN menjadi sangat penting untuk memastikan program-program Asta Cita dapat berjalan dengan baik,” ujar Wamen Ossy.

Ia memaparkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya agraria yang sangat besar. Dari keseluruhan wilayah nasional, sekitar 77 persen merupakan wilayah laut, sedangkan 23 persen berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare.

Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, sekitar 70,1 juta hektare termasuk dalam kategori Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Menurut Wamen Ossy, hingga saat ini sekitar 79,5 persen dari wilayah yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah berhasil dipetakan. Kementerian ATR/BPN terus mempercepat pemetaan terhadap sisa 20,5 persen wilayah yang belum terpetakan, terutama di kawasan perbatasan dan area yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian pemetaan seluruh bidang tanah menjadi langkah penting untuk membangun basis data pertanahan yang lengkap, akurat, dan terintegrasi secara nasional.

“Ketika seluruh bidang tanah pada areal penggunaan lain telah terpetakan, pemerintah akan memiliki fondasi data yang kuat untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wamen Ossy menyoroti pentingnya integrasi data pertanahan melalui implementasi Kebijakan Satu Peta. Menurutnya, berbagai konflik dan sengketa agraria yang terjadi selama ini sebagian besar dipicu oleh perbedaan data dan belum terintegrasinya informasi antarinstansi.

Karena itu, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pemanfaatan teknologi serta penguatan sistem informasi geospasial agar seluruh lembaga pemerintah menggunakan basis data yang sama dalam pengambilan kebijakan.

“Berbagai persoalan yang muncul saat ini salah satunya disebabkan belum adanya kesatuan basis data, baik di kawasan hutan maupun areal penggunaan lain. Dengan satu data dan satu peta, potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang serta konflik agraria dapat diminimalkan,” tegas Wamen Ossy.

Melalui penyelesaian pemetaan dan integrasi data pertanahan, Kementerian ATR/BPN berupaya mendukung terciptanya tata kelola agraria yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan Asta Cita Presiden.