Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,61 triliun dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).

Dalam pemaparannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif tahun 2027 akan difokuskan pada tiga program utama. Alokasi terbesar ditujukan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau sekitar 68,9 persen dari total anggaran. Selanjutnya, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan memperoleh alokasi Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, sedangkan program penyelenggaraan penataan ruang dialokasikan sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen.

Menurut Menteri Nusron, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, termasuk peningkatan kualitas layanan pertanahan, percepatan pelaksanaan program strategis nasional, serta penguatan penataan ruang di berbagai daerah.

Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan anggaran ini direncanakan untuk mendukung sejumlah kebutuhan prioritas, antara lain belanja pegawai, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.

“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Menteri Nusron.

Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga memaparkan perkembangan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga awal Juni 2026. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi anggaran tahun 2026 meningkat sekitar 0,9 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada pada angka 35,40 persen.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi kinerja penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN serta menyatakan bahwa Komisi II DPR RI menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN Tahun 2027. Komisi II juga memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut pada rapat-rapat berikutnya.

“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang,” ujar Dede Yusuf.

Melalui dukungan anggaran tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memperkuat pelaksanaan program-program strategis nasional, meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang, serta mempercepat berbagai agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer