Pencemaran Lingkungan dan Tantangannya terhadap Kesehatan Masyarakat Papua

Jayapura, Papua — Di balik kekayaan alam Papua yang melimpah — hutan tropis yang luas, sungai yang jernih, dan keanekaragaman hayati yang menakjubkan — tersimpan ancaman diam-diam yang kian menggerogoti kesehatan masyarakatnya: pencemaran lingkungan. Mulai dari limbah industri pertambangan, alih fungsi lahan, hingga pengelolaan sampah yang belum memadai, berbagai bentuk pencemaran kini menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh jutaan warga Papua.

Tambang dan Limbah: Ancaman di Hulu Sungai

Salah satu sumber pencemaran terbesar di Papua berasal dari kegiatan pertambangan, baik skala besar maupun pertambangan rakyat ilegal. Limbah tailing yang dibuang ke badan sungai membawa kandungan logam berat seperti merkuri, arsenik, dan sianida yang berbahaya bagi ekosistem air dan kesehatan manusia.

Sungai Ajkwa di Kabupaten Mimika, yang selama puluhan tahun menjadi penerima limbah tailing dari operasi tambang besar, menjadi contoh nyata dampak pencemaran jangka panjang. Ribuan hektare lahan di sekitar muara sungai telah tertutup sedimen tailing, menghancurkan mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada hasil tangkap ikan dan pertanian lahan basah.

“Dulu air sungai ini bisa kami minum langsung. Sekarang kami tidak berani lagi. Ikan-ikan pun sudah jarang terlihat,” ujar seorang warga Kamoro yang enggan disebutkan namanya.

Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat

Para tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dan rumah sakit di Papua melaporkan peningkatan kasus penyakit yang diduga berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Di antaranya:

Penyakit kulit: Dermatitis dan infeksi kulit meningkat di komunitas yang menggunakan air sungai tercemar untuk mandi dan mencuci.
Gangguan pernapasan: Pembakaran sampah terbuka dan kabut asap dari pembukaan lahan menyebabkan lonjakan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), terutama pada anak-anak dan lansia.
Keracunan logam berat: Paparan merkuri dari aktivitas penambangan emas tradisional (PETI) dikaitkan dengan gangguan neurologis, gangguan tumbuh kembang anak, serta komplikasi kehamilan.
Diare dan penyakit waterborne: Buruknya sanitasi dan akses air bersih di daerah terpencil memperparah risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua menunjukkan bahwa ISPA dan diare masih menempati posisi teratas sebagai penyakit terbanyak yang ditangani di fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir.

Ketimpangan Akses dan Kesenjangan Penanganan

Tantangan penanganan pencemaran di Papua semakin kompleks karena kondisi geografis yang sulit. Banyak komunitas terpencil yang tidak memiliki akses memadai terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, maupun sistem pengelolaan sampah yang layak.

Di kota-kota besar seperti Jayapura dan Sorong, pertumbuhan penduduk yang pesat memicu peningkatan volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan. Tempat pembuangan akhir (TPA) yang overload, saluran drainase yang tersumbat, dan kebiasaan membuang sampah ke sungai menjadi pemandangan yang masih lazim ditemui.

Di sisi lain, masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan dan pesisir sering kali menjadi pihak yang paling rentan namun paling sedikit mendapat perhatian. Mereka hidup bergantung pada alam, namun tidak memiliki suara yang cukup kuat dalam proses pengambilan keputusan terkait eksploitasi sumber daya.

Respons Pemerintah dan Upaya yang Dilakukan

Pemerintah Provinsi Papua bersama kabupaten/kota terus berupaya mengatasi persoalan ini melalui berbagai program, di antaranya:

Program air bersih dan sanitasi melalui dana otonomi khusus (otsus) untuk membangun sumur bor, instalasi pengolahan air sederhana, dan jamban sehat di daerah terpencil.
Penertiban PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang sering kali menggunakan merkuri secara sembarangan.
Sosialisasi pengelolaan sampah melalui program bank sampah dan edukasi masyarakat di tingkat kelurahan.
Pemantauan kualitas udara dan air yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup di beberapa kabupaten.

Namun, para pegiat lingkungan menilai upaya tersebut masih jauh dari cukup. Lemahnya penegakan hukum, minimnya anggaran untuk pemantauan lingkungan, serta fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi hambatan utama.

Suara dari Akademisi dan LSM

Dr. Yohanes Wambrauw, peneliti kesehatan lingkungan dari Universitas Cenderawasih, menegaskan bahwa persoalan pencemaran di Papua tidak bisa dipisahkan dari isu tata kelola dan keadilan lingkungan.

“Kita tidak bisa hanya bicara soal klorinasi air atau distribusi masker. Akar masalahnya ada pada model pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekosistem dan hak masyarakat adat atas lingkungan hidup yang sehat,” ujarnya.

Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan dan kesehatan terus mendorong agar pemerintah meningkatkan transparansi data lingkungan, memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan, serta mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk remediasi kawasan tercemar.

Harapan ke Depan

Pencemaran lingkungan bukan hanya soal kerusakan alam — ini adalah soal nyawa, masa depan anak-anak, dan kelangsungan budaya masyarakat Papua. Mengatasi tantangan ini membutuhkan komitmen lintas sektor: pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas adat harus duduk bersama dalam semangat tanggung jawab bersama.

Papua memiliki potensi luar biasa untuk menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia, asalkan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian ekologis dan penghormatan penuh terhadap hak-hak masyarakat yang tinggal dan bergantung pada bumi cenderawasih ini.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer