Aksi demonstrasi yang terjadi pada Senin (12/6) merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh segenap mahasiswa untuk menyuarakan suara rakyat dan menuntut beberapa tuntutan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Gelombang demonstrasi yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI mengajak seluruh mahasiswa dari berbagai universitas lain untuk vokal bersuara dalam seruan aksi kritis dan kritik dengan tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” dan “Reformasi Jilid 2”. Seruan aksi ini telah menjadi pemandangan yang mendominasi ruang publik dalam beberapa waktu terakhir. Gerakan demo oleh mahasiswa ditengarai oleh melemahnya mata uang Indonesia (Rupiah) hingga kenaikan harga BBM non-subsidi. Adapun ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan memanasnya narasi di media sosial yang mendatangkan gelombang ini merambat menjadi tuntutan yang kompleks, serta memuat beberapa tuntutan, seperti penolakan dan permintaan penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian pemborosan APBN, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisasi di ranah sipil, hingga permintaan Prabowo Subianto untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

Sebagai bangsa negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, hak menyampaikan aspirasi, kritik, dan evaluasi merupakan sesuatu yang konstitusional dan tidak dapat diredam. Namun, di balik gelombang aksi protes yang kritis ini dan di tengah gempuran arus informasi global, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah tuntutan-tuntutan tersebut benar-benar representasi suara rakyat yang utuh atau justru terjebak dalam disorientasi akibat derasnya arus framing dan polarisasi digital? Sebagai warga negara, memiliki semangat kritik tidak hanya didukung dengan pemikiran kritis, melainkan aspirasi yang disuarakan mampu meliputi seluruh kelompok masyarakat secara objektif.

Polarisasi Digital: Ancaman Baru Tata Kelola Daerah

Tantangan globalisasi saat ini tidak lagi hanya berupa arus modal dan barang, melainkan juga banjir informasi tanpa batas yang dapat menimbulkan kejenuhan informasi (kebingungan). Fenomena demonstrasi oleh mahasiswa yang membawa tuntutan-tuntutan rakyat akan menyebar secara cepat hingga ke kampus-kampus daerah. Dalam viralnya fenomena tersebut akan sangat berpotensi memunculkan narasi-narasi yang terbingkai (framing) sepihak di media sosial. Sebuah narasi yang dibentuk dari persepsi yang diulang-ulang dari sudut pandang tertentu untuk menonjolkan narasi tertentu atau mengaburkan fakta yang ada, sehingga akan tercipta pola pengelompokan masyarakat yang terbagi menjadi kubu ekstrem. Fenomena berikut adalah contoh nyata bagaimana algoritma dapat dengan cepat memanaskan sentimen publik tanpa melalui proses verifikasi yang matang. Adanya paparan narasi yang ter-framing berpotensi menutup ruang data dan fakta yang mengubur demokrasi kritis dan positif. Apabila kampus-kampus daerah yang turut menyuarakan aspirasi tanpa pengkajian ulang, persoalan ini dapat menjadi ancaman tata kelola daerah.

Bahayanya, polarisasi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi merembes ke tingkat daerah. Ketika masyarakat di daerah terpolarisasi oleh narasi yang belum terverifikasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Pemda) runtuh. Padahal, dalam kerangka otonomi daerah, kepercayaan publik adalah modal sosial utama bagi Pemda untuk menjalankan tata kelola urusan publik. Disrupsi informasi ini menciptakan tantangan kelembagaan yang serius. Kecenderungan krisis kepercayaan publik (deficit trust) akibat narasi yang diputarbalikkan dapat menjadi tantangan tata kelola pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan.

Salah satu pemicu utama gelombang protes adalah kenaikan harga BBM non-subsidi yang diketahui mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250/liter, sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000/liter. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik global antara israel dan Iran. Jika melihat kondisi BBM pada negara tetangga yang telah lebih dulu menaikkan harga BBM non-subsidi, seperti Singapura mencatat harga bensin hingga Rp42.000-43.000/liter dan Thailand sekitar Rp22.000/liter. Tentunya, hal ini ini dapat berpengaruh terhadap kondisi daerah. Biaya logistik antar daerah meningkat karena peningkatan BBM yang dapat menyebabkan harga bahan pokok naik di tingkat lokal. Tantangan tata kelola publik daerah terletak ketika Pemda tidak memiliki sumber daya fiskal yang cukup untuk menstabilkan pasar lokal saat pasar global bergejolak. Tuntutan agar harga turun tanpa memahami mekanisme pasar global dan keterbatasan fiskal daerah justru menunjukkan disorientasi dalam membaca persoalan.

Disorientasi ini juga terlihat dari beberapa tuntutan mahasiswa yang mengabaikan realitas tata kelola di daerah, sebagai contoh adalah tuntutan penghentian program MBG dan penurunan bahan pokok, terutama beras. Evaluasi dan transparansi mutlak diperlukan, terutama jika ditemukan indikasi korupsi atau malfungsi di tingkat pelaksana. Namun, menuntut penghentian total adalah langkah yang kurang tepat dan mengabaikan realitas daerah. Program MBG pada realitasnya mengalami evaluasi dan kritikan lebih sering oleh masyarakat, baik karena distributor yang tidak tertata rapi, kualitas makanan yang diberikan tidak baik, kuantitas yang tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang diberikan, hingga keterlibatan guru ataupun orang tua yang merasa ikut dirugikan dalam program ini. Namun, akan berbeda pada masyarakat terutama bagi anak-anak penerima yang kesehariannya mengalami keterbatasan atau pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang justru menjadi penopang gizi anak sekolah. Ini adalah wujud nyata tantangan koordinasi dan jejaring kerja dalam otonomi daerah.

Namun, menyamakan kesalahan implementasi dengan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan, yang penerima manfaat utamanya adalah anak-anak usia sekolah dasar di wilayah 3T, adalah lompatan logika yang terlalu jauh. Seharusnya yang menjadi tuntutan adalah audit dan perbaikan tata kelola distribusi secara menyeluruh, bukan penghapusan program yang dampaknya sudah dirasakan oleh kelompok paling rentan. Selanjutnya, menurut Badan Komunikasi Pemerintah, MBG mampu memberikan manfaat bagi para petani. Petani sayur di Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami kenaikan penghasilan setelah hasil panen dipergunakan untuk MBG yang dulunya hanya dihargai Rp3.000/kg, saat ini mampu mencapai Rp7.000/kg. Menjaga stabilitas daya beli masyarakat juga merupakan bentuk stabilitas sosial. Masyarakat meminta harga bahan pokok, terutama beras untuk diturunkan karena membebani masyarakat. Namun bagaimana dengan hak kelompok tani yang juga memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari hasil produksi panennya? Apakah hal ini telah menjadi pertimbangan dalam menyusun sebuah tuntutan?

Menuju Tata Kelola Publik yang Berbasis Data

Klaim bahwa sebuah tuntutan mewakili suara rakyat perlu dibarengi dengan keadaan faktual yang terjadi di lapangan. Apakah tuntutan yang diumumkan sudah melingkupi seluruh kelompok masyarakat atau justru dampaknya hanya dirasakan berat sebelah. Pertanyaan tersebut bukan ditujukan untuk melemahkan hak demonstrasi mahasiswa, melainkan untuk menekankan bahwa perwakilan atas nama rakyat membutuhkan kesadaran rakyat Indonesia bukan kelompok tunggal yang homogen. Dalam fenomena ini, polarisasi framing memang cukup krusial. Sebuah narasi dapat dibentuk dengan bahasa emosional yang cenderung menyederhanakan persoalan yang sebenarnya kompleks dan ekplorasi sentimen publik dapat dibaurkan untuk menyamakan persepsi: bahwa ketika kami marah, maka publik harus ikut marah dan apapun yang dilakukan pemerintah akan dianggap sebagai kebijakan yang merusak bangsa.

Ketika narasi-narasi seperti ini menyebar dari satu kampus ke kampus lain tanpa meninjau kembali konteks lokal, maka bukan lagi penguatan demokrasi tetapi pelemahan kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa yang seharusnya menjadi kelompok masyarakat yang paling kritis dalam hal literasi dan analisis kebijakan, berisiko menjadi penyalur framing yang belum diuji kebenarannya. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan celah ini untuk menumpangi gerakan mahasiswa untuk tujuan tertentu. Maka dari itu, sangat diperlukan dialog partisipatif yang memfasilitasi ruang dialog inklusif bagi seluruh elemen atau kelompok, serta adanya pengkajian ulang dalam menyusun tuntutan agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing untuk menghindari ancaman tata kelola daerah.

Kritik memang diperlukan untuk menjaga konstitusi negara, namun kritik tidak dapat direduksi menjadi Gerakan anti-pemerintah secara membabi buta. Memberi kepercayaan kepada pemerintah juga bukan berarti menutup mata pada kekurangan yang ada, melainkan memberi ruang diskusi dan evaluasi yang adil. Agar demokrasi tidak terjebak dalam polarisasi yang memecah belah dan menghambat tata kelola publik, diperlukan pendekatan multisektor. Pemerintah Pusat dan Daerah sama-sama meningkatkan transparansi berbasis data dan memperbaiki komunikasi yang dapat memicu sentimen publik. Mahasiswa dalam menyuarakan hak rakyat didasarkan pada kritik yang berbasis data dan fakta serta tidak menutup mata pada kebijakan yang benar, terlebih narasi yang dapat membuat perpecahan. Masyarakat dan media melakukan pengkajian ulang terhadap tuntutan yang diberikan serta mendengarkan seluruh kelompok yang terdampak, dan melakukan verifikasi informasi sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Demokrasi memang memerlukan suara yang lantang untuk dapat didengar. Namun, kritik yang bijak bukan lahir dari personal, melainkan kesadaran bahwa Indonesia diliputi oleh banyak kelompok kepentingan yang sama-sama memiliki hak.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: demonstrasi Demonstrasi Mahasiswa Polarisasi Digital