Jakarta, 21 Mei 2026 — Koordinator Pusat BEM Pesantren Seluruh Indonesia, Ahmad Tomy Wijaya, menyampaikan apresiasi dan dukungan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI 20 Mei 2026 terkait arah kebijakan fiskal RAPBN 2027.

Ahmad Tomy menilai penegasan Prabowo bahwa APBN bukan sekadar catatan birokrasi, melainkan instrumen perjuangan negara untuk melindungi rakyat, sejalan dengan semangat konstitusi.

“Kami menyambut baik pernyataan Presiden. Ketika APBN diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global, maka itu berarti negara kembali pada khittah-nya,” ujar Ahmad Tomy di Jakarta, Rabu.

Ia menyoroti kesesuaian arah kebijakan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, penekanan bahwa negara harus hadir aktif melindungi kepentingan rakyat adalah pengejawantahan dari amanat konstitusi tentang penguasaan cabang produksi penting dan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pasal 33 bukan jargon. Ia harus jadi rancang bangun nyata dalam kebijakan fiskal. Dukungan kami untuk target pertumbuhan 5,8% – 6,5% di 2027, asalkan pertumbuhan itu dirasakan petani, nelayan, buruh, dan santri, bukan hanya segelintir kelompok,” tegas Ahmad Tomy.

BEM Pesantren Seluruh Indonesia juga mendukung sikap pemerintah yang menekankan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa. Santri, katanya, siap mengawal agar kebijakan ekonomi tetap berpihak dan tidak lepas dari nilai gotong royong serta keadilan sosial.

“Kami berharap pidato ini bukan hanya retorika. Mari kita kawal bersama agar APBN 2027 benar-benar jadi instrumen perjuangan untuk rakyat kecil,” tutupnya.

Syarat dan Ketentuan Penulisan di Siaran-Berita.com :
Setiap penulis setuju untuk bertanggung jawab atas berita, artikel, opini atau tulisan apa pun yang mereka publikasikan di siaran-berita.com - Syarat dan Ketentuan - Kebijakan Privasi - Panduan Komunitas - Disclaimer

Tags: APBN Prabowo